Langgur, Malukupost.com – Komisi IV DPRD, menerima keluhan dari para Guru dan Dewan Komite Sekolah saat menyambangi SMA Negeri 2 Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara saat agenda pengawasan, beberapa waktu lalu. Salah satu keluhan tersebut mengenai belum adanya pengangkatan Guru SMA di Kota Tual.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Attapary mengatakan, keluhan tersebut akan dijadikan sebagai referensi oleh saat pertemuan dengan Dinas Pendidikan Maluku dalam rapat kerja. Mengingat, tujuan diadakannya pertemuan untuk berdialog dengan jajaran pegawai sekolah, membahas persoalan SMA/SMK sekaligus menerima masukan yang berkaitan dengan sumber daya seperti mutu, sarana prasarana dan kualitas guru.
“Termasuk kebijakan pendidikan menengah di 11 Kabupaten/Kota. Meskipun ada beberapa hal yang tidak berkaitan dengan kewenangan kami seperti administrasi, mutasi, kenaikan pangkat. Meski begitu, substansinya berada dalam tanggung jawab Dinas Pendidikan Maluku yang memiliki hubungan mitra kerja dengan kami,” katanya di Langgur.
Attapary menjelaskan, kegiatan pengawasan komisi kali ini, tidak hanya meninjau lokasi proyek APBD/APBN tahun 2019 namun juga mengecek dampak pelaksanaan pengerjaan pembangunan tersebut. Tak hanya itu, pembahasan tentang evaluasi kebijakan dan program kerja yang telah dilaksanakan juga akan ditinjau.
“Termasuk permasalahan rendahnya kualitas pendidikan Maluku saat ini. Hal ini berdasarkan ranking Maluku, yang berada di posisi ketiga paling bawah dari 34 Kabupaten/Kota se-Indonesia,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Yakuba Namsa mengatakan, sebanyak 317 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap tahun pensiun, namun dalam 10 tahun terakhir tidak pernah dilakukan pengangkatan Guru SMA di Kota Tual. Selain pengangkatan, pihaknya hingga kini belum mengetahui seberapa jauh kualitas yang dimiliki para Guru Honor. Mereka diangkat hanya karena keterbatasan tenaga pengajar di sekolah.
“Selama ini, pemerintah beri perhatian kepada Guru Honorer tidak?” tegasnya saat pertemuan dengan Komisi IV DPRD Maluku, para Guru serta Dewan Komite Sekolah di SMA Negeri 2 Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara dalam agenda pengawasan dewan, beberapa waktu lalu.
Pihaknya bahkan telah menyampaikan persoalan ini ke anggota DPRD Maluku periode sebelumnya, saat anggota dewan melakukan pengawasan di SMA 1 Tual. Namun belum ada tindaklanjut dari pemerintah. Dirinya belum tahu pasti, penyebabnya. Entah karena belum adanya kuota atau tidak. Padahal, hampir di seluruh SMA se-Kota Tual masih kekurangan guru termasuk guru di SMA 1 Tual.
“Padahal, sekolah ini merupakan sekolah tertua di Kabupaten Maluku Tenggara. Namun, jumlah tenaga guru yang mengajar masih saja kurang,” lanjut Namsa.
Selain pengangkatan, lanjut Namsa, pihaknya juga belum mengetahui seberapa jauh kualitas para Guru Honor. Sebab, mereka diangkat hanya karena keterbatasan tenaga pengajar di sekolah tanpa adanya tahapan seleksi sebelum mengajar.
Keluhan juga disampaikan salah satu guru SMA Rumadana, Kecamatan Kei Besar, Rustam Larubun. Dia mengeluhkan sistem penerimaan gaji. Padahal di kesepakatan sebelumnya, pemberian gaji akan diberikan secara triwulan namun mereka hanya menerima dua bulan saja. Sedangkan satu bulan sisanya akan diterima di bulan berikutnya. Penerimaan gaji seperti ini telah berlangsung tahun 2018-2019 lalu.
“Kemudian, proses pembuatan NUPTK oleh Guru Kontrak yang berbelit. Saya sendiri baru bisa mendapatkan ini enam bulan kemudian,” keluhnya.
