Langgur, Malukupost.com – Koordinator Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala, mengutip pernyataan Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun bahwa, masyarakat Kei Besar Utara Timur merupakan masyarakat yang paling miskin diantara masyarakat lainnya di Kabupaten setempat. Di tahun 2019 lalu, angka kemiskinan di Malra mencapai 23,27 persen, meskipun di akhir tahun angka tersebut turun 0,9 persen berdasarkan hitungan Badan Statistik Maluku.
Sangkala menjamin, keluhan Bupati Hanubun perihal hajat masyarakatnya akan ditindaklanjuti komisi melalui rapat kerja dengan instansi pemerintah terkait sesuai keluhan yang disampaikan. Jaminan tersebut sudah sesuai dengan kerja keras Bupati Hanubun yang selalu sibuk mengurus pembangunan daerahnya di Jakarta. Hal ini dapat dibuktikan setelah penyampaian keluhan terkonfirmasi di kementerian.
“Para pegawai disana mengaku, bila Bupatinya datang secara langsung menyampaikan permasalahan mereka, maka akan segera ditindaklanjuti,” katanya dalam sebuah rapat antara Pimpinan/Anggota DPRD Maluku dengan Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Langgur, Kamis (13/2) pekan lalu.
Sebelumnya dalam pertemuan itu, Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun mengatakan, daerah yang dipimpinnya masih mengalami banyak kekurangan perihal sektor pembangunan di berbagai aspek. Kekurangan ini, ditemukan dalam agenda pengawasan dewan awal tahun ini.
“Masyarakat Kecamatan Kei Besar Utara Timur berada di posisi teratas paling miskin, disusul Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Tengah dan Kei Kecil Barat,” katanya.
Meski begitu, Thaher mengaku memiliki indikator pembanding dengan hasil angka kemiskinan yang dirilis Badan Statistik Maluku merupakan program yang dibuat bersama Bappeda Malra. Dan hasil yang mereka temukan, tidak sama dengan hasil yang dirilis Badan Statistik Maluku seperti sektor sosial.
“Bila mengenai sektor perhubungan atau konektivitas, sarana prasarana, air bersih, listrik, memang benar. Kami masih mengalami banyak kekurangan di sektor ini,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Petrus Beruatwarin meminta perhatian anggota dewan tidak hanya difokuskan ke Kota Ambon saja melainkan ke seluruh 11 Kabupaten/Kota se-Maluku termasuk Kabupaten Malra.
“Data Bappenas yang menyebut Malra bukan lagi daerah tertinggal tidak boleh dijadikan rujukan DPRD, sebab, mayoritas masyarakat Malra saat ini masih tertinggal di berbagai aspek pembangunan,” katanya.
“Kami harap, DPRD Maluku pertimbangkan hal ini sekaligus memberikan dukungan terhadap visi misi Pemkab Malra,” katanya menambahkan.
