Langgur, MalukuPost.com – Pelayanan kesehatan bagi warga pada wilayah Kei Besar dan Pulau-pulau di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) belum maksimal.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD setempat Septian Brian Ubra disela-sela kegiatan pembahasan APBD 2024 antara Banggar dan TAPD, Senin (27/11/2023).
Brian mengatakan, ambulance laut (spit) memang dimiliki oleh setiap puskesmas.
“Dalam pembahasan Ranperda tentang pajak dan retribusi, didalamnya juga kita membicarakan soal pelayanan kesehatan masyarakat Malra,” ujarnya.
“Satu hal yang jadi sorotan kami adalah tentang operasional pada setiap puskesmas di Malra, lebih khusus yang ada di kepulauan baik itu pulau Kei Besar maupun Warbal, Tanimbar-Kei dan Ur Pulau,” katanya lagi.
Brian mengakui, selama ini memang pelayanan kesehatan gratis itu ada, tetapi masyarakat selalu diperhadapkan pada masalah.
“Misalnya ada masyarakat Kei Besar baik itu dari utara timur, utara barat, kei besar selatan, selatan barat maupun pulau-pulau yang sakit tiba-tiba, dan harus dirujuk ke Tual, selalu ada pada keterbatasan operasional puskesmas,” tandas Brian.
Diketahui, ketersediaan ambulance laut memang ada pada setiap puskesmas, hanya saja tidak ditunjang dengan penganggaran yang cukup.
Untuk itu, didalam rapat Banggar dirinya telah menyampaikan usulan sejumlah anggaran agar diakomodir oleh pemerintah daerah.
“Kita berharap pelayanan kesehatan oleh puskesmas-puskesmas ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat di pulau Kei Besar sana kalau sakit itu dia harus habiskan uang jutaan rupiah untuk membeli BBM di spit. Hal inilah yang menjadi konsentrasi kami sebagai Ketua Komisi III maupun anggota Banggar DPRD,” tegas Brian.
Politisi partai Demokrat itu menyatakan, sesuai dengan hasil pembahasan APBD di tingkat Banggar disampaikan bahwa telah diakomodir biaya operasional puskesmas.
Ia berharap, dengan intervensi anggaran seperti ini masyarakat dapat terbantu, karena selama ini warga yang sakit dan harus dirujuk tidak lagi mengeluarkan uang untuk beli BBM karena semuanya sudah dianggarkan dalam operasional puskesmas.
“Spitnya memang ada di setiap puskesmas, tapi untuk membeli BBM itu keluarga pasien harus membeli sendiri. Untuk itu intervensi anggaran dirasa penting dilakukan untuk menjawab kesusahan warga. Dengan demikian maka pelayanan gratis betul-betul dapat terwujud bagi masyarakat di pulau Kei Besar maupun pulau-pulau,” pungkasnya.
