Langgur, MalukuPost.com – Puluhan masyarakat nelayan yang berasal dari ohoi (desa) Selayar dan Sathean menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Kedatangan mereka diterima oleh Ketua DPRD setempat Minduchri Kudubun, Benediktus Fadly Rejaan (Ketua Komisi II), Stepanus Layanan dan Antonius Renjaan, Kamis (19/10/2023).
Saat pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD setempat, masyarakat nelayan yang terdiri dari kaum bapak dan ibu tersebut menyampaikan keluhan dan harapan mereka.
Sekurang-kurangya ada empat perwakilan yang dipercayakan menyampaikan maksud kedatangan para nelayan dan penjual ikan tersebut.
Adalah Fandi salah satu perwakilan menjelaskan, bahwa kedatangan mereka untuk meminta bantuan (solusi) dari para wakil rakyat karena perusahaan secara sepihak menurunkan harga ikan.
“Dalam beberapa bulan ini kami nelayan ohoi Sathean dan Selayar mengalami persoalan-perosalan tentang harga ikan dan juga kelangkaan minyak tanah,” ujarnya.
Khusus untuk harga ikan, pihak perusahaan (dalam hal ini PT. SIS) pembeli ikan teri (puri) kering dan basah, tanpa ada pemberitahuan/konfirmasi kepada para nelayan, mereka menurunkan harga ikan secara drastis.
Selain PT SIS, sejumlah investor-investor kecil di Kota Tual yang membeli ikan dari para nelayan juga turut menurunkan harga yang sangat rendah.
Perwakilan lainnya, Azis Jamlean mengakui bahwa perusahaan-perusahaan ikan banyak di Kota Tual. Untuk intervensi dari DPRD Malra mungkin jadi pertimbangan.
Namun, lanjut Azis, tidak dipungkiri kalau hasil-hasil tangkap ikan lebih banyak dari wilayah kabupaten Malra.
“Yang kami sesalkan yakni para investor yang ada di Kota Tual, masuk berinvestasi di wilayah kabupaten Malra dipermudah perizinannya. Mereka datang dengan menawarkan untuk membeli semua ikan-ikan kami dalam jumlah ton, tapi pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan,” bebernya.
“Ketika proses jalan, katong ini suplai ikan dari tahun ke tahun itu tidak sama jumlahnya, makanya kami tahu angka-angkanya,” katanya menambahkan.
Azis mengungkapkan, awalnya pihak perusahaan membeli dengan harga 450 ribu per ember. Kemudian turun 400 ribu, berikut 300 ribu bahkan sampai mencapai angka 80 ribu per ember.
“Harga diturunkan hingga 80 ribu per ember yang bikin katong datang duduk minta bantu dari bapak dan ibu dewan yang terhormat di dong pung ruangan ini. Harga BBM naik 17.000 per liter, sementara harga ikan dikasih turun-naik sesuka dorang (perusahaan dan kelompok-kelompok investor kecil).
Untuk itu, dirinya mohon agar pimpinan dan anggota DPRD Malra yang terhormat dapat memperjuangkan permintaan mereka tentang ketetapan harga ikan meskipun paling terendah.
Mendengar sejumlah keluhan tersebut, Ketua DPRD Minduchri menegaskan bahwa pihaknya akan menyikapi ini dengan serius.
“Kami akan serius menyikapi hal ini. Meskipun kedatangan masyarakat nelayan dari dua ohoi ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, namun sebagai wakil rakyat kami akan bersikap secara kelembagaan untuk menyeleasaian masalah ini,” kata Kudubun.
Menurutnya, dengan dugaan ada permainan harga ikan yang tidak semena-mena ini sehingga para nelayan merasa dirugikan, maka harus ada sikap lembaga untuk meneruskan aspirasi ini.
Diungkapkan Kudubun, ada beberapa langkah dalam menyikapi permasalahan ini yakni dengan meninjau langsung (on the spot) ke perusahaan (PT. SIS) atau menyurati/mengundang pihak-pihak terkait rapat bersama untuk mengkonfirmasi.
“Ingat bahwa dua desa ini telah menjadi ikon nelayan penghasil ikan yang cukup besar sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat Malra dan Kota Tual,” sebut Kudubun.
Anggota DPRD Stepanus Layanan pada kesempatan itu menyatakan memberikan dukungan terhadap perjuangan para nelayan dari Sathean dan Selayar.
“Kami akan suport agar harga ikan harus kembali naik seperti semula. Saya juga mendukung harus ada ketetapan tentang standar harga. Kami Fraksi Gotong Royong akan mendukung apa yang ditetapkan oleh lembaga maupun Komisi II,” tukas Layanan.
Sementara itu, anggoat DPRD lainnya yakni Antonius Renjaan yang juga putera ohoi Sathean meminta agar para nelayan yang datang menyampaikan aspirasinya tersebut memasukkan data terkait dengan turun-naiknya harga ikan oleh pihak perusahaan maupun para investor kecil.
“Nanti tolong diserahkan kepada kami data tentang sejak kapan harga ikan per ember itu 450 ribu dan kapan harga turun drastis hingga 80 ribu per ember. Data itu nantinya akan menjadi bahan untuk lembaga ini maupun delegasi Ketua DPRD kepada Komisi II selaku komisi yang menangani hal ini untuk memperjuangkan permintaan pada nelayan. Intinya kami disini semuanya akan berjuang untuk bapak-ibu nelayan dari ohoi Sathean dan Selayar,” tegasnya.
Senada dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya, Ketua Komisi II Benediktus Fadly Rejaan memberikan dukungan sekaligus solusi.
Dijelaskannya, para nelayan harus membuat Asosiasi Nelayan, baik itu tangkap dan lain-lain. Maksudnya adalah agar nantinya semua permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan termasuk ketetapan harga ikan, semuanya terdata secara baik.
Selain itu, dengan data tersebut, nantinya ketika ada reses oleh anggota DPRD, ada data terturlis yang akan dipantau bersama dengan dinas teknis.
“Selaku Ketua Komisi II, kami akan menyikapi persoalan ini dengan serius dan secepatnya. Nantinya melalui Ketua DPRD kita Komisi II lakukan pertemuan khusus bersama dengan dinas perikanan, perindustrian dan perdagangan, serta koperasi dan UMKM, mengingat sektor unggulan kita di Malra cuma dua yakni perikanan dan pariwisata,” pungkasnya.
