Langgur, MalukuPost.com – Sejumlah sopir angkutan kota yang beroperasi di wilayah Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual melakukan aksi demo damai yang dipusatkan di halaman DPRD Maluku Tenggara, Senin (5/9/2022).
Pada kesempatan itu, tiga perwakilan dari para sopir angkot tersebut dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD setempat.
Pantauan MalukuPost.com, sejumlah anggota DPRD yang menerima delegasi para sopir angkot yakni Thomas Ulukyanan, Abraham Beruat, Emanuel Ufi, Esebius Utha Safsafbubun dan Ali Arsyad Ohoiulun.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi sopir angkot menyampaikan kenaikan BBM yang sudah berjalan dua hari ini, sehingga mereka bersepakat bahwa harus diikuti pula dengan kenaikan harga tarif.
Untuk itu, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD sekaligus meminta penjelasan terkait kenaikan harga BBM ini.
“Selama ini (sebelum kenaikan BBM) kami jalan dengan harga 5.000. Kami sadar bahwa tarif kenaikan harga BBM harus ada keputusan dari Gubernur, untuk itu kami datng ke DPRD ini agar kiranya bapak-ibu anggota dewan ini dapat menyuarakan aspirasi kami,” ujar juru bicara delegasi sopir.
Menanggapi hal tersebut, Thomas Ulukyanan yang memimpin rapat dengan delegasi sopir angkot tersebut menjelaskan, bahwa keputusan harga tarif angkota dari Gubernur Maluku pasca kenaikan BBM ini memang belum ada, namun pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini kepada pimpinan DPRD setempat untuk disampaikan ke Pemprov Maluku.
“Kami akan mengusul agar proses ini jangan terlalu lama, karena situasi ini berlaku di seluruh Indonesia,” tegas Ulukyanan.
Sementara itu, anggota DPRD Emanuel Ufi menjelaskan, bahwa menetapkan harga tarif angkot itu bukan kewenangan DPRD namun sebagai wakil rakyat wajib hukumnya menyuarakan aspirasi ini.
“Jika ada perubahan harga maka harus dipercepat. Kami berharap agar saudara-saudara kita yang sopir ini bisa bersabar karena ada mekanisme yang harus dilewati. Kami mohon agar tetap menjaga ketenteraman dan ketertiban. Sampaikan kepada rekan-rekan sopir yang lain bahw aspirasi mereka semua sudah kami terima dan segera akan ditindaklanjuti,” tandas Emanuel.
Anggota DPRD lainnya yakni Esebius Utha Safsafubun menyatakan, secara pribadi dirinya sangat menentang kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM ini.
“Kebijakan pempus menaikan harga BBM dan mengurangi subsidi sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi termasuk aktifitas jasa penyediaan angkutan umum,” tukasnya.
Untuk itu, dirinya menyarankan agar DPRD Malra segera menindaklanjuti aspirasi para sopir angkot ini.
“Saya menyarankan agar kalau dapat Pimpinan DPRD Malra segera mungkin melakukan rapat gabungan Komisi II yang bermitra dengan Dinas Perindag (berhubungan dengan tarif angkot) dan Komisi III yang bermitra dengan Dinas Perhubungan. Dan undnag pula dari pihak Organda,” kata Utha.
“Jika dipandang perlu maka harus ada perwakilan yang berangkat ke Ambon untuk menyampaikan aspirasi ini ke Pemprov. Tentu kita akan akan menyesuaikan dengan regulasi namun mengingat ini aspirasi yang harus disampaikan keatas dalam rangka pengambilan keputusan,” kata Utha menambahkan.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga meminta dukungan insan pers dalam mengawal aspirasi para sopir angkot yang disampaikan hari ini ke DPRD Malra.
Menurutnya, dengan dukungan insan pers, maka aspirasi para sopir angkot lewat DPRD dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi Maluku.
“Kami minta dukungan juga dari teman-teman pers agar memblow-up berita ini agar pesan ini sampai duluan ke provinsi. Jika nantinya ada perwakilan dari DPRD Malra dan dinas teknis ke Ambon untuk menyuarakan ini, berita (info) ini sudah sampai duluan kesana bahwa ini ada sebuah gerakan demonstrasi masyakarat yang merupakan dampak dari kenbjakan pemerintah emnaikan tarif BBM,” tukasnya.
