Ambon, Malukupost.com – Anggota Komisi C DPRD Maluku Ridwan Elis menilai, konsep Tol Laut yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo sebagai pengangkutan logistik kelautan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara,termasuk Provinsi Maluku masih jauh dari realisasi bahkan gagal penuhi target program periode 2014-2019.
“Kita sudah cape bahas Poros Maritim di komisi. Meski dalam pembahasan tersebut, kami libatkan Dinas Perhubungan. Begitu pun ketika kami menyampaikan aspirasi di Kementerian Perhubungan RI tapi sama saja, tak ada tindaklanjut. Padahal, masyarakat Maluku sering mengalami kesulitan menuju tempat tujuan saat memilih jalur laut,” kata Elis kepada Malukupost.com di Kantor DPRD Maluku, Senin (29/7).
Dikatakan, Prakarsa Tol Laut ini, dimulai saat Jokowi kampanye Pilpres 2014 lalu. Saat itu mantan Bupati Solo tersebut berjanji akan membangun Tol Laut dari Aceh hingga Papua. Diantaranya pembangunan 24 pelabuhan dan 47 pelabuhan non komersial dan penyediaan kapal untuk tol laut dan Penargetan adanya hubungan antar pelabuhan laut agar terjadi kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Namun, di penghujung kepemerintahannya periode 2014-2019, fakta menunjukkan masih jauh dari realisasi.
“Kepada mitra kerja seperti Dinas Perhubungan dan instansi terkait, dalam rapat komisi atau kerja, saya sering katakan, jangan lagi kita membahas persoalan ini bila tidak ada tindaklanjut dari kementerian tentang transportasi laut di Maluku. Hari inikan mandeg lagi. Apalagi rute laut tujuan Kabupaten SBT?” kata Ridwan.
Menurut dia, apabila program Poros Timur tetap diterapkan di periode kedua pemerintahan Jokowi, diharapkan pelaksanaan Tol Laut haruslah signifikan. Apalagi, bidang kemaritiman telah populer dengan konsep Poros Maritim. Mengingat, salah satu misi Jokowi-JK yakni mewujudkan Indonesia negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
“Nah, salah satu visi misi Gubernur Murad Ismail kan menurunkan angka kemiskinan masyarakat Maluku. Program ini, tentunya punya kaitan dengan Poros Timur ini. Kenapa, dikarenakan wilayah Maluku sebagian besar didominasi perairan laut. Maka penyediaan angkutan laut yang cukup menjadi modal dasar kelancaran berjalannya Tol Laut,” ujar Ridwan.
Untuk diketahui, di bidang kemaritiman ini, Jokowi berjanji akan meningkatkan pelayaran perintis antar pulau, pengembangan industri perkapalan dalam negeri untuk menyediakan sarana tranportasi laut yang aman, efisien dan nyaman. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas perusahaan jasa kapal laut di Indonesia, pengembangan rute kapal laut menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia secara efisien termasuk pulau-pulau terisolasi, revitalisasi pelabuhan laut sudah ada, terutama pengembangan sebagai Hub Port berkelas internasional, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung dan Sorong, membangun Dry Port, mendorong peran Pemda dan BUMD dalam pengembangkan transportasi laut dan sungai, penindakan hukum kapal asing yang melayani perairan nusantara, penambahan kapal pandu dan penambahan jumlah route perintis yang dilayani (76 route). (MP-9)
