Ambon, Malukupost.com – Anggota DPRD Komisi D DPRD Maluku daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Kepulauan Aru, Temmy Oersepuny menyatakan, perairan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru terlihat mirip Kota Hongkong di malam hari. Namun, ratusan gemerlap sinar cahaya tersebut bukan berasal dari lampu gedung berlantai yang berjejeran melainkan dari galangan kapal pencari ikan.
Menurut Temmy, laut Aru telah menjadi incaran Mafia Ikan. Incaran tersebut, bukan baru terjadi di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo namun telah berlangsung di era pemerintahan sebelumnya.
“Ketegasan Pemerintah mengenai persoalan ini masih minim. Kalau kita duduk malam hari di sekitar wilayah Batu Goyang di Aru, kita akan melihat ratusan kapal parkir sedang menangkap ikan. Cahaya lampu dari ratusan kapal ini begitu terang hingga menjadikan laut Aru persis Kota Hongkong,” ungkapnya kepada Malukupost.com di Kantor DPRD Maluku, Senin (29/7).
Menurut dia, penangkapan ikan oleh ratusan kapal tersebut telah merugikan masyarakat Aru karena tidak memiliki dampak pada pendapatan daerah dan minimnya hasil tangkapan nelayan lokal karena fasilitas alat tangkap yang kurang memadai.
“Sekarang nelayan disana mengeluh,” ujarnya.
Dia menghimbau, Pemkab maupun DPRD Aru segera bersikap. Jika tidak, maka anggapan Direktur Pasca Sarjana Universitas Pattimura, Alex Retraubun tentang tamu di rumah sendiri adalah benar adanya.
“Beliau mengatakan Maluku punya ikan tapi orang lain yang punya nama. Dan saya sepakat soal itu. Padahal, yang diekspor ke negara Thailand itu adalah hasil tangkapan dari laut Maluku,” himbau Temmy.
Politisi Partai Hanura itu berharap, kasus Mafia Ikan harusnya menjadi persoalan genting dan perlu dibahas oleh Pemkab, DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi tanpa melibatkan kepentingan pribadi atau kelompok. Tujuannya, agar rakyat Aru dan Maluku bisa menikmati hasil alam secara merata.
“Bukan pengusaha kelas kakap yang kemudian memanjakan negara lain dengan hasil alam dari Maluku. Saya sebagai wakil rakyat Dapil Aru tetap berjuang untuk masalah ini. Harus didata lengkap. Berapa pemasukan dari hasil itu untuk kabupaten maupun provinsi,” harapnya. (MP-9)
