Ambon, MalukuPost.com – DPRD Maluku melalui Badan Anggaran (Banggar) kembali menggelar rapat bersama tim anggaran Pemerintah Provinsi Maluku, dalam rangka membahas dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran, perubahan prioritas dan platfon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2021, yang telah diserahkan Gubernur, Murad Ismail, senin (27/09/2021).
Pembahasan berlangsung diruang rapat paripurna baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (28/09/2021), dipimpin Ketua DPRD, Lucky Wattimury dihadiri Plh Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Anthonius Lailosa dan beberapa pimpinan OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku.
Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan diruang kerjanya, mengatakan ada beberapa hal telah disepakati dalam rapat antara Tim Anggaran Pemda Maluku dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Mudah-mudaham kesepakatan ini diperhatikan dengan baik untuk selanjutnya dituangkan dalam perubahan APBD TA 2021,”ucapnya.
Tak hanya itu, kata Lucky terdapat beberapa usulan yang sudah dilakukan untuk diperhatikan dalam penyusunan APBD Tahun 2022.
“Rencanannya sebentar malam, dilaksanakan paripurna untuk penetepan persetujuan DPRD tentang persetujuan KUA-PPAS TA 2021,”ungkapnya.
Dengan begitu, barulah Pemda menyusun Rancangan APBD Perubahan TA 2022.
Dirinya berharap sampai sebentar malam persiapan penetapan KUA-PPAS bisa berjalan lancar, baik oleh tim anggaran pemda untuk penyesuaian, maupun DPRD melalui Sekwan untuk pelaksanaan paripurna.
Dengan begitu, kata Lucky semua upaya yang telah dilakukan Pemda maupun DPRD Maluku, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 30 september semua APBD sudah dilaporkan.
“Dengan begitu kami mengecar waktu itu, tetapi tidak melupakan kualitas pembahasan, dan kami melakukan tetap memperhatikan aspek-aspek dimaksud,”ucapnya.
Sekedar tahu, senin 27 malam DPRD Maluku telah membahas KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2021, mulai dari pendalaman tingkat fraksi untuk menyusun Daftar Isian Masalah (DIM) fraksi, pendalaman tingkat komisi untuk menyusun visi komisi, kemudian rapat internal Banggar untuk menyusun DIM Banggar.
