Ambon, Malukupost.com – Komisi C DPRD Maluku akan mengundang Dishub provinsi bersama mitra terkait untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul saat pelaksanaan mudik gratis pada tanggal 19 Desember 2017.
“Tugas kita adalah bagaimana menangani informasi penjualan tiket di luar kebijakan pemerintah yang menetapkan mudik gratis itu,” kata anggota komisi C DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Kamis (21/12).
Sebab ini tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati antara pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan mitra perhubungan yang lain dengan DPRD provinsi ketika membahas masalah mudik gratis.
Pemprov Maluku melaksanakan mudik gratis kepada masyarakat ke wilayah Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya menggunakan KM. Sabuk Nusantara 48 yang memiliki kapasitas 400 lebih penumpang sejak 19 Desember 2017.
Kapal ini melayari rute Ambon menuju Kisar, Leti, Moa, Lakor, Luang, Tepa, Dawera, Dawelor, dan menyinggahi beberapa daerah lainnya dan menuju Saumlaki serta Kota Tual.
Namun ada sejumlah calon penumpang yang tidak sempat berangkat mengaku telah membeli tiket dari anak buah kapal, padahal mudik gratis ini tidak dikenakan biaya tiket.
“Kami berkepentingan mengevaluasi kebijakan seperti ini supaya menjadi pertimbangan untuk tahun-tahun mendatang, apakah perlu atau tidak dilakukan,” ujarnya.
Bila memang diperlukan mudik gratis maka harus membuat persiapan yang lebih baik, termasuk penyediaan armada kapal yang cukup untuk mengangkut masyarakat yang hendak mudik.
Tetapi kalau tidak perlu lagi karena ada masalah-masalah yang lain maka jalan keluarnya seperti apa harus dicari guna membantu masyarakat.
Sehingga terhadap pelaksanaan mudik gratis ini akan dievaluasi oleh komisi C dengan mitra perhubungan dan mudah-mudahan saja ada masukan yang berarti untuk diperbaharui kebijakan tentang hal-hal yang sama di waktu mendatang.
“Tetapi sekali lagi masyarakat sudah mendapat kesempatan melakukan mudik gratis untuk bertemu keluarga mereka di kampung halaman dalam merayakan natal serta tahun baru, kemudian berbagai kekurangan yang ada harus kita akui dan akan dipenuhi secara bersama,” katanya. (MP-6)
