Ambon, MalukuPost.com – Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, hanya Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang tidak diakomdir dalam kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021.
Hal itu menuai kritikan pedas dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias yang menilai Pemerintah Daerah Kabupaten MBD dibawah kepemimpinan Benyamin Thomas Noach-Agustinus Kilikily tidak memperjuangkan nasib generasi muda di bumi Kalwedo.
“Soal memperjuangan atau tidak itu menjadi kewajiban mereka, tapi kalau tidak ada kouta berarti mereka tidak berjuang. Pemerintah hadir untuk melihat masyarakat termasuk para pencari kerja, jadi kalau kuota tidak ada maka sangat disayangkan,”ujar Yermias kepada MalukuPost.com via telepon, Minggu (23/05/2021).
Yermias menandaskan, sebagai wakil rakyat dari Dapil VII dirinya merasa MBD sangat dirugikan dengan tidak adanya kuota CPNS maupun P3K. Hal itu tentu memupus harapan dari generasi muda untuk menjadi PNS maupun P3K.
“Beta (saya) merasa bahwa tahun ini MBD betul-betul dirugikan, banyak orang mencari pekerjaan apalagi menjadi ASN tetapi ternyata harapan adik-adik, saudara-saudara saya di MBD untuk menjadi ASN pupus karena tidak ada kuota,”tuturnya.
Yermias bahkan meminta pemerintah daerah setempat untuk tidak melihat hal ini sebagai persoalan sepele, tetapi mencari ruang sehingga Kabupaten MBD tetap diakomodir dalam kouta penerimaan CPNS maupun P3K.
“Pemerintah daerah harus mencari ruang untuk mendapatkan kouta supaya adik-adik kita dapat menjadi ASN sesuai keinginan dan harapan dari orang tua maupun mereka yang mencari pekerjaan di MBD,” katanya.
“Semoga ini menjadi perhatian pemerintah di daerah khusus di MBD, karena bagaimanapun angka pengangguran di MBD saat ini cukup banyak, kalau tidak ada formasi maka tentunya tingkat pengangguran akan semakin meningkat, untuk perlu langkah konkrit pemda menyikapi hal ini,”katanya menambahkan.
