Ambon, Malukupost.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku, F. Alimuddin Kolatlena menegaskan, presiden Jokowi segera memecat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Pernyataan Wiranto yang menyebut pengungsi gempa di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Ambon menjadi beban pemerintah pusat, menjadi alasannya menyampaikan permintaan tersebut.
“Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Kita mengalami bencana yang memakan korban, namun seorang menteri membuat pernyataan yang melukai perasaan masyarakat Maluku,” katanya dalam rapat pimpinan fraksi DPRD Maluku, Kamis (3/10).
Menurut dia, sebagian besar kalangan masyarakat Maluku merasa marah setelah mendengar dan membaca pernyataan Wiranto di berbagai media cetak maupun online. DPRD Maluku harus menanggapi hal ini secara kelembagaan melalui pengambilan sikap tegas. Namun sikap itu, tidak hanya sebatas menuntut permintaan maaf dari Wiranto.
“Sikap kita mesti lebih dari itu, meminta presiden Jokowi memecat Wiranto sebagai Menteri. Jika sebatas maaf, masyarakat Maluku memang sifatnya pemaaf, kita sudah terlalu sering memaafkan. DPRD harus tegas, harus dicopotlah,” ujar Kolatlena.
Sebelumnya, Wiranto menyampaikan kondisi terkini di Ambon, Maluku pasca gempa magnitudo 6,5 pada Senin (30/9/2019) lalu. Dia meminta pengungsi kembali ke rumah agar tak menjadi beban pemerintah. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih bertahan di pengungsian meski gempa sudah tidak terjadi kembali.
Banyaknya pengungsi ini, akibat dampak dari penyebaran informasi yang menakut-nakuti warga akan gempa susulan dan ancaman tsunami. Dia berharap, masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah aman dan pemerintah harus menanggung kehidupan mereka di kamp pengungsian. (MP-9)
