Ambon, Malukupost.com – Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadiah Uluputty menyebut Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Maluku harus bisa beradaptasi menghadapi Revolusi industri 4.0. Mengingat, dunia saat ini sedang memasuki era revolusi industri 4.0 atau dunia keempat. Hal ini ditandai dengan masifnya perkembangan teknologi informasi. Aspek digital telah menjadi basis dalam kehidupan manusia, proses bisnis pun kini dipercepat dengan sistem online.
“Kita sudah harus berada dalam diskusi tentang revolusi ini karena akan berdampak hingga ke Provinsi Maluku. SDM kita harus beradaptasi dengan situasi,” kata Uluputty di Ambon, Selasa (6/8).
Dikatakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai Roadmap (peta jalan) yang terintegrasi. Ini guna menerapkan sejumlah strategi Indonesia dalam hadapi Industri 4.0. Hal yang paling dikhawatirkan masyarakat dari revolusi industri 4.0 adalah akan akan ada pengurangan tenaga kerja dan menggantikannya dengan sistem Robotic. Padahal tidak demikian. Namun justru akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas serta membangun pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan mudah.
“Maka dari itu, perlu adanya persiapan sarana prasarana infrastruktur agar bisa beradaptasi dengan perkembangan perubahan. Sesuatu yang pasti dihadapi. Untuk menghadapi itu, apa yang perlu kita siapkan. Maka kampus sebagai media untuk mentransformasi perubahan harus disampaikan ke masyarakat,” kata Uluputty.
Menurut dia, revolusi industri 4.0 turut memberikan peluang dan tantangan baru bagi setiap negara agar bisa bertahan dalam persaingan global yang kompetitif. Indonesia termasuk menjadi negara yang siap hadapi revolusi industri 4.0 yang didalamnya terdapat Provinsi Maluku. Meski begitu, Pemerintah pusat maupun daerah harus menyiapkan lima sektor prioritas yang akan dikembangkan dalam menghadapi implementasi revolusi industri 4.0. Kelima sektor industri tersebut adalah makanan dan minuman, elektronik, tekstil, otomotif dan kimia.
“Olehnya itu, kreatifitas, inovasi, kolaborasi, komunikasi harus disampaikan ke masyarakat termasuk pihak Perguruan Tinggi. Kemudian penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelola pembangunan nantinya,” ujar Uluputty. (MP-9)