Ambon, Malukupost.com – Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya (PK) milik Pemprov Maluku yang memiliki berbagai bidang usaha diharapkan bisa lebih berkembang menjadi sebuah perusahaan yang sehat dan dipercaya masyarakat serta dunia perbankan.
“Usaha-usaha pengembangan perusahaan oleh direksi yang baru dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain juga berjalan dengan baik dan akhirnya bisa berkontribusi bagi pendapatan asli daerah,” kata anggota komisi C DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Sabtu (22/9).
Penjelasan Lucky terkait dengan pelantikan dan serah terima jabatan Direktur Utama PD PK dari Afras Pattisahusiwa kepada Anthon Sihaloho, Kepala Badan Pengawas PD PK Rury Moenandar kepada Femmy Sahetapy, dan Direktur Operasi Yance Wenno kepada Tammat R. Talaohu.
Menurut dia, telah dilakukan sertijab dirut, Badan Pengawas serta Direktur Operasi PD PK, dan apa yang dilakukan ini telah menjawab hasil audit BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku dan rekomendasi DPRD.
“Bagi kami, langkah ini sangat tepat dan diharapkan sangat untuk membenahi seluruh persoalan di BUMD milik pemprov ini,” ujarnya.
Tugas utama yang harus dilakukan oleh dirut adalah kembali menata manajemen di dalam perusahaan dan memperbaiki hubungan antar karyawan sehingga kinerja perusahaan bisa berjalan secara maksimal.
Kemudian yang terpenting adalah membenahi seluruh bidang usaha yang dikelola Panca Karya, apakah itu transportasi, perbengkelan, HPH harus lebih maksimal.
Sehingga DPRD mengharapkan ada kontribusi PAD dari Panca Karya sebagai perusahaan daerah dengan berbagai bidang usaha bisa terwujud.
Harapan mendapatkan PAD dari PD PK itu bukan saja merupakan keinginan legislatif tetapi juga seluruh komponen masyarakat Maluku, sebab tidak mungkin PD PK dengan bidang usaha yang begitu banyak tanpa memberikan kontribusi bagi PAD.
Maka kelemahan yang ada kemarin segera dibenahi, dan apa yang sudah ada agar lebih ditingkatkan dan mudah-mudahan dengan dirut yang baru kerjasama bisa berjalan baik sehingga Panca Karya bisa berkembang menjadi sebuah perusahaan daerah yang sehat.
Perekrutan direktur yang baru merupakan kewenangan gubernur dan langkah ini mengisi sisa waktu yang ada, karena itu gubernur menggunakan posisinya sebagai pemegang saham dan pemilik perusahaan untuk menentukan pergantian.
“Sejak awal saya katakan kalau Anthon Sihaloho dan Femmy Sahetapy merupakan orang birokrat dan punya pengalaman menata birokrasi, tetapi yang kurang hanyalah belum pernah mengurus perusahaan, namun manajemen pemerintahan daerah sebagai kepala OPD identik dengan memimpin perusahaan,” katanya.
Yang penting adalah kedisiplinan, kesungguhan dan keseriusan melihat persoalan dan mengaturnya secara bersama-sama, membangun kerjasama diantara badan pengawas dan direksi sangat penting agar perusahaan bisa berjalan secara sehat. (MP-3)