Ambon, MalukuPost.com – Republik Indonesia kini telah berumur 78 tahun, usai yang terbilang tua. Namun sayangnya, hingga ini masih terjadi kesenjangan di kawasan Indonesia Timur, salah satunya di Maluku.
Banyak daerah di negeri seribu pulau ini masih jauh tertinggal, baik dari sisi pembangunan, ekonomi, sosial maupun pendidikan, terkhususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), seperti Kabupaten MBD (Maluku Barat Daya), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dimana ketiga daerah tersebut juga merupakan garis terdepanMaluku yang berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Dalam penyelesaian kesenjangan tersebut, perlu adanya peran aktif dari Pemerintah Pusat dengan melakukan berbagai terobosan melalui program kerja yang menyentuh langsung ke daerah yang sampai ini masih dikatakan tertinggal.
Program tersebut juga harus berbanding dengan alokasi anggaran yang berpihak kepada Maluku, baik melalui Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus, dalam upaya memutus kesenjangan, yang berdampak terhadap kemiskinan.
“Diusia 78 tahun kalau berbicara kesenjangan pembangunan, dalam kontek provinsi Maluku, harus diakui kesenjangan pembangunan masih banyak terjadi. Sebenarnya kita berharap daerah yang tingkat kemiskinan tinggi, alokasi sumber daya uangnya harus berbanding lurus. Jadi kita berharap pengalokasian anggaran dari pemerintah provinsi, dia harus berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota, supaya cita-cita Untuk menurunkan angka kemiskinan bisa diwujudkan,”tutur Anggota DPRD Maluku, Rofik Afifudin kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, rabu (16/08/2023). .
Selain itu dalam upaya penyelesaian kesenjangan, kata Rofik diperlukan peran Pemerintah Provinsi Maluku, dan Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan hak Maluku ditingkat pusat.
“Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melihat kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Sehingga proses untuk kita semakin menuju ke arah yang lebih baik dapat kita capai,”pungkasnya.
