Ambon, MalukuPost.com – Dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2022, Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku menyoroti berbagai persoalan yang terjadi, termasuk aspek pendapat daerah dan belanja yang terus mengalami penurunan.
Ketua Fraksi Golkar, Anos Yermias dalam sidang paripurna DPRD Maluku, jumat (04/08/2023), menjelaskan melalui evaluasi mendalam aspek pendapatan daerah pada laporan keuangan pemerintah terjadi penurunan terutama dari pajak daerah dan retribusi. Hal ini tentu dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Anos, jika trend penurunan ini berlanjut, maka sumber pendapatan daerah dapat semakin terbatas.
“Ketergantungan pada Sektor tertentu, Jika penurunan pendapatan berasal dari sektor tertentu seperti pajak daerah atau retribusi, maka terjadi ketergantungan yang berlebihan pada sektor tersebut. Jika sektor ini mengalami masalah atau perlambatan, hal ini dapat berdampak signifikan pada pendapatan daerah,”ujarnya.
Begipula dari aspek belanja daerah dalam hal permasalahan Pengelolaan Infrastruktur, dimana terjadi penurunan belanja di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang dapat
menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan infrastruktur. Hal ini tentu dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah jika infrastruktur yang diperlukan tidak dikelola dengan baik.
Begitu juga akan berdampak pada pelayanan publik, Jika efisiensi belanja diartikan sebagai pemotongan anggaran pada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan lainnya, lanjut Anos berkaitan defisit fiskal dalam hal peningkatan utang daerah, dimana defisit anggaran yang berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan utang daerah. Ini berarti pemerintah daerah harus membayar bunga dan pokok utang, yang dapat menghabiskan sebagian besar pendapatan daerah dan mengurangi ruang untuk pengeluaran produktif.
Selanjutnya berkaitan belanja modal yang tidak optimal, dan jika tidak dilakukan dengan baik, maka sektor-sektor yang krusial bagi pembangunan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup.
“Ini dapat menghambat pertumbuhan dan kualitas pembangunan daerah,”ucapnya.
Anos memastikan Fraksi Partai Golkar tetap memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan keuangan adalah prinsip yang kami pegang teguh, demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.
