Ambon, MalukuPost.com – Publik Maluku.saat ini digegerkan dengan tidak masuknya Lumbung Ikan Nasional (LIN) dalam program strategis nasional (PSN).
Hal ini terungkap saat Komisi II DPRD Maluku melakukan penyampaian aspirasi ke Komisi IV DPR RI beberapa waktu.
Tidak masuk LIN ke dalam PSN, tentu membuat publik Maluku bertanya-tanya terhadap kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku untuk memperjuangkan program yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 itu.
“Perlu dipertanyakan kemampuan dari Loby Pemda Maluku selama ini, sehingga program ini bisa di cut off dari PSN,”ungkap Anggota DPRD Maluku, Rofik Afifudin kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, senin (13/02/2023).
Rofik mendorong Komisi terkait agar segera memanggil OPD terkait guna mempertanyakan hal ini. Karena jika dibiarkan, maka akan merugikan Maluku.
Apalagi menurutnya, keberadaan program LIN dan Ambon New Port (ANP) sangat dibutuhkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Maluku.
“Ini tentu sangat penting buat Maluku, tetapi kemudian tidak dilanjutkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu harus ada alternatif lain, karena kalau Maluku sekedar injeksi dengan DAU, DAK, program lainnya, tentu Maluku idak akan mampu untuk bergerak maju dan sejajar dengan daerah,”tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam mewujudkan program LIN, membutuhkan perjuangan dan pemikiran bersama secara parsial, bukan pemikiran yang sifatnya seremonial.
“Kita harus duduk bersama untuk memikirkan Maluku kedepan seprti apa. Tapi kalau kita tidak duduk bersama, lain salahkan lain, tidak akan pernah selesai. Kita, lebih sibuk mengurusi hal hal lain yang tidak memiliki Potensi yang baik untuk. Pengembangan Maluku secara komprehensif. Kita hanya berpikir Maluku sifatnya seremonial, kalau hal ini tidak dihentikan acara seremoni, dan berpikir hal hal subtansial makan kita akan maju,”bebernya.
Olehnya itu, kata Rofik perjuangan bersama ke Pemerintah Pusat sangat diperlukan agar program LIN tetap dilanjutkan sesuai harapan masyarakat Maluku.
“Kita harus minta kejelasan dari Pemerintah Pusat seperti apa,”ucapnya.
Sebab kata Rofik, di Cut Off-nya LIN dari PSN menandakan konsistensi Pemerintah pusat dalam mempercepat ketertinggalan Maluku dengan provinsi lain patut dipertanyakan.
“Seharusnya ada penjelasan konkrit agar rakyat Maluku bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab pembatalan PSN. Apakah karena fokus Pempus lebih di arahkan terhadap IKN ibukota negara baru, sehingga PSN ditangguhkan atau dihilangkan,”pungkasnya.
