Baru Dibangun, Talud Penahanan Ombak Dibangun BWS Negeri Laha Terancam Rusak

Ambon, MalukuPost.com -Daerah pesisir dan pantai merupakan daerah paling rentan terjadinya abrasi. Untuk itu, diperlukan pemecah ombak atau talud untuk mengurangi dampak dari terjangan ombak.

Di Kota Ambon, daerah paling terdampak diterjang ombak besar, yaitu Negeri Laha. Daerah yang berhadapan dengan Laut banda itu sangat beresiko. Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku bahkan telah membangun Talud, sebagai langkah antisipasi terjadinya abrasi. Namun sayangnya, pembangunan talud di negeri yang berada di Kecamatan Teluk Ambon tidak bertahan lama, mengingat kondisi talud kini terancam rusak.

Hal disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifusin sepulang reses di Negeri Laha.

“Reses di kota Ambon secara umum mengeluhkan terutama soal pembangunan talud penahanan pantai, seperti di negeri Laha dibangun lewat BWS yang saat ini terancam rusak,”ungkap Rofik kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, jumat (13/01/2022).

Sebagai tindaklanjut, dirinya akan berkoordinasi dengan BWS Maluku untuk melakukan penanganan terhadap persoalan dimaksud.

“Nanti akan surati ke BWS untuk melihat lebih jauh masalah yang dihadapi disana,”ucapnya.

Menurut Rofik, persoalan Talud harus secepatnya ditangani BWS Maluku, kalau tidak akan berdampak terhadap masyarakat sekitar.

“Jika kita tidak atasi, maka akan di perhadapkan dengan masalah lebih besar. Sehingga harus cepat ditangani,” cetusnya.

Persoalan lain yang ditemukan selama reses, kata Rofik berkaitan dampak pembangunan Cek Dam Di Air Besar, yang telah mengakibatkan kerusakan jalan.

“Persoalan ini menjadi masukan bagi masyarakat terkait mobilisasi sedimen membuat masyarakat tidak nyaman, jalan rusak,”tandasnya.

Olehnya itu, Rofik mintakan kepada pihak terkait dalam hal ini BWS Maluku untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan dari masyarakat.

Hal lainnya, keluhan petani terkait keberadaan subsidi pupuk urea yang sudah mulai hilang di pasaran.

“Masukan dari beberapa petani, mereka berharap adanya kejelasan dari Dinas Pertanian untuk menindaklanjutinya,”pinta Rofik.

Pos terkait