Ambon, MalukuPost.com – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tethool menilai program pembenihan dan penyuluhan, yang dilakukan oleh UPTD Balai Pembenihan dan Balai Penyuluhan (BPBP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), di Maluku belum dilaksanakan secara menyeluruh ke 11 kabupaten/kota.
“Terkait pembenihan yang diberikan juga belum menyeluruh karena masih sedikit,”ujarnya di Ambon, Senin (08/02/2021).
Menurut Tethool, hal itu dikarenakan anggaran yang diperuntukan untuk Balai UPTD sangat kecil dan tenaga yang sedikit sehingga belum bisa mencakup 11 kabupaten/kota.
“Apalagi Balai yang ada di Maluku, bukan hanya menangani satu provinsi, tetapi lima provinsi,” tandasnya.
Tethool menambahkan, kedepan hal itu menjadi perjuangan Komisi, sehingga ada perhatian serius dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Apalagi kedepan, Maluku akan fokus dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di tahun 2023 mendatang. Pada prinsipnya, kita akan sama-sama memperjuangkan anggaran, sehingga penyuluh bisa sampai ken-11 kabupaten/kota,”pungkasnya.
