Ambon, Malukupost.com -Sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersusidi, pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Secara keseluruhan, penerima BLT BBM di Indonesia mencapai 20,65 juta penerima atau KPM.
Untuk memastikan program ini tersalur dengan baik, Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan ke daerah, termasuk di Maluku, beberapa waktu lalu turut menyaksikan dan menyerahkan secara langsung kepada PKM.
Namun demikian, ada banyak kalangan menilai program yang diperuntukan untuk masyarakat kecil, belum tepat sasaran. Dikarenakan banyak orang dikategorikan mampu juga turut mendapatkan bantuan dimaksud.
“Selama ini ternyata orang kaya menikmati subsidi BBM ketimbang rakyat miskin di bawah,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan III Tahun 2022 dan pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2022/2023, di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (22/09/2022),
Kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku melalui OPD terkait, Benhur mendesak agar secara melakukan pengawasan secara ketat, sehingga program yang diperuntukan untuk masyarakat miskin bisa tersalur tepat sasaran.
“Kami harapkan dengan kenaikan harga BBM, maka pengawsan ketat terhadap penyaluran BLT, yaitu kepada masyarakat miskin,”pintanya.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala, juga mendesak Komisi IV untuk segera memanggil Dinas Sosial untuk mengevaluasi penyaluran BLT.
“Kita minta Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Sosial untuk segera merapat, mengevaluasi penyaluran BLT, dan dampak sosial yang ditimbulkan pasca kenaikan BBM,” tegas Azis.
