Ambon, MalukuPost.com – Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menjadi daerah terakhir dari pengawasan tahap II yang dilakukan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.
Dalam pengawasan di bumi Larvul Ngabal, Komisi IV dipimpin Wakil Ketua Ruslan Hurasan, Wakil Ketua 2 Gadis Umasugi, Sekertaris Komisi Justina Renyaan, serta anggota Komisi Rostina dan Andi Munaswir menyempatkan berkunjung dan bertatap muka bersama Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMK Negeri 2 Maluku Tenggara, Senin, (04/07/2022).
Disela-sela pengawasan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan kepada MalukuPost.com mengaku prihatin setelah melihat kondisi SMKN 2 Malra, sejak dibangun 32 tahun silam.
“Kami yang lihat secara langsung sangat prihatin. Harus ada sentuhan dari Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau APBD Provinsi Maluku terkait sarana dan prasarana SMK Negeri 2 Malra ini,”ujarnya.
Selain persoalan sarana dan prasana, kata Hurasan kekurangan tenaga guru mata pelajaran juga menjadi persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kami berharap kedepan perlu dilakukan pemerataan Guru-Guru, sebab menurutnya SMKN 2 masih kekurangan Guru mata pelajaran tertentu,”ucapnya.
Dalam tatap muka bersama Kepala Sekolah dan Dewan Guru, Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Keadilan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinisp pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana BOS.
“Kami ingin semua mulai dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)-nya sampai dengan pelaksanaan pertanggungjawaban itu sesuai dengan juknis dan peraturan yang ada. Kami ingin kedepan tidak ada lagi penyalahgunaan dana Bos. Kami tidak ingin Kepala Sekolah terjerat kasus-kasus, untuk itu prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi itu penting untuk dilakukan,”pungkasnya.
