Rovik Minta PU dan BPJN Perkuat Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Jalan di Maluku

AMBON, MalukuPost.com – Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku dinilai masih membutuhkan penyelarasan antarlembaga agar program yang diusulkan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai standar teknis dan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin, menilai koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi, Dinas PU kabupaten/kota, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku perlu diperkuat. Salah satu langkah yang didorong adalah menggelar rapat koordinasi teknis secara bersama-sama.

Gagasan tersebut disampaikan Rovik dalam rapat kerja Komisi III DPRD Maluku bersama BPJN Maluku di ruang rapat Komisi III, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki kebutuhan pembangunan jalan yang berbeda. Selama ini, pemerintah kabupaten/kota biasanya mengajukan usulan berdasarkan kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, usulan tersebut perlu diselaraskan dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Menurut Rovik, ketidaksamaan perencanaan maupun data antarlembaga berpotensi menimbulkan kendala ketika program memasuki tahap pelaksanaan. Karena itu, penyamaan standar teknis sejak awal menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia meminta Dinas PU Provinsi Maluku mengambil peran sebagai fasilitator dalam mempertemukan seluruh instansi terkait melalui rapat koordinasi teknis.

“Perlu ada rakor teknis yang dimediasi Dinas PU provinsi bersama seluruh Dinas PU kabupaten/kota dan melibatkan Balai. Hal yang harus didiskusikan adalah perencanaan, sehingga standar-standar perencanaannya bisa disesuaikan dan ketika dieksekusi tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.

Rovik berharap usulan itu dapat ditindaklanjuti bersama Plt Kepala BPJN Maluku sehingga koordinasi pembangunan jalan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berada dalam satu arah perencanaan.

Dalam rapat tersebut, ia juga menyinggung persoalan pengurusan izin akses jalan yang melewati kawasan hutan lindung. Menurutnya, dukungan anggaran untuk melengkapi persyaratan perizinan perlu diperhatikan agar rencana pembangunan tidak terkendala persoalan administrasi.

Dengan terpenuhinya dokumen perizinan, peluang pemerintah daerah untuk memperjuangkan pembangunan jalan melalui berbagai sumber pembiayaan juga dinilai semakin terbuka.

Rovik turut mengingatkan agar pembangunan infrastruktur yang telah berjalan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia berharap tidak ada kepentingan kelompok tertentu yang menghambat pelaksanaan pembangunan ruas jalan yang dibutuhkan publik.

“Kami pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pembangunan ruas jalan. Yang paling penting, jalan-jalan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menghalangi pembangunan yang sementara dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPJN Maluku, Muh. Ulwan Talaohu, menyambut positif usulan penguatan koordinasi tersebut. Ia mengatakan, BPJN juga berkepentingan membangun sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan dukungan data yang akurat.

Ulwan mengakui, persoalan sinkronisasi data masih menjadi tantangan dalam perencanaan infrastruktur. Tidak jarang, data yang disampaikan pemerintah daerah berbeda dengan informasi yang tercatat dalam sistem perencanaan pemerintah pusat maupun data masing-masing instansi.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses verifikasi, pengukuran, hingga pengajuan program pembangunan jalan.

“Memang kami sepakat, karena ini juga menjadi perhatian besar bagi kami di Balai. Kami ingin Maluku memiliki satu sistem jaringan jalan. Data itu sangat penting. Bukan hanya datanya tersedia, tetapi juga harus sinkron,” jelas Ulwan.

Ia menegaskan, kesamaan data dan perencanaan merupakan fondasi penting untuk membangun jaringan jalan yang saling terhubung di seluruh wilayah Maluku.

BPJN Maluku pun mendukung pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait.

Melalui forum tersebut, diharapkan setiap usulan pembangunan memiliki dasar perencanaan yang lebih kuat, sehingga penentuan ruas prioritas, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lebih terarah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pos terkait