Benhur Watubun: Anggaran 2027 Harus Merata, Jangan Terpusat di Daerah Tertentu

AMBON, MalukuPosr.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar kebijakan penganggaran tahun 2027 tidak hanya mengutamakan pembangunan di wilayah tertentu. Pemerataan alokasi anggaran harus menjadi perhatian sehingga seluruh kabupaten dan kota memperoleh kesempatan pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Benhur setelah DPRD menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Maluku, Selasa malam (17/11/2026).

Menurut Benhur, penyusunan anggaran di tengah kebijakan efisiensi membutuhkan pertimbangan yang matang. Pemerintah daerah harus mampu menentukan prioritas belanja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Ia menilai, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut. Distribusi anggarannya harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap daerah agar tidak terjadi penumpukan alokasi pada wilayah tertentu.

“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegas Benhur.

Meski demikian, Benhur mengatakan DPRD belum bisa memberikan penilaian terhadap keseluruhan isi KUA-PPAS karena dokumen tersebut baru diserahkan oleh pemerintah daerah.

DPRD masih perlu mencermati berbagai komponen di dalamnya, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan.

“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.

Untuk memperdalam pembahasan, DPRD akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai instrumen evaluasi terhadap rancangan kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah provinsi.

Melalui mekanisme tersebut, setiap alokasi belanja akan dicermati agar sesuai dengan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat. DPRD juga ingin memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan tidak mengabaikan kebutuhan daerah-daerah yang selama ini masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur.

Benhur menegaskan, pembahasan KUA-PPAS harus diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. DPRD menargetkan seluruh tahapan pembahasan rampung paling lambat 30 November 2026.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyiapkan seluruh data pendukung, termasuk proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga pembahasan dapat berlangsung secara terukur dan tidak mengalami keterlambatan.

“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” katanya.

Benhur berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 tidak sekadar menjadi proses administratif penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki arah kebijakan pembangunan di Maluku.

Ia menekankan bahwa keterbatasan fiskal daerah harus disikapi dengan penentuan prioritas yang tepat, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dalam pembagian anggaran.

Dengan demikian, program pembangunan yang dibiayai APBD 2027 diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Maluku dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat di 11 kabupaten/kota.

Pos terkait