Ambon, Malukupost.com – DPRD Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya perjuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku untuk melaksanakan UKG (Uji Kompetensi Guru) dan PPG (Pendidikan Profesi Guru), bagi Guru yang belum sertifikasi.
“Ini menjadi agenda Dinas dan sudah disampaikan ke Komisi IV untuk bagaimana guru SMA/SMK yang belum sertifikasi target bisa diselesaikan. Tentu kita mendukung upaya dari Dinas,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, rabu (23/02/2022).
Dikatakan, dari hasil inventarisir Guru SMA/SMK di Maluku, masih 2000 lebih guru yang belum sertifikasi. Sehingga UKG dan PPG menjadi langkah terbaik untuk memenuhi Guru yang belum sertifikasi.
“Memang ini ada prosedur dan kriteria, karena untuk sertifikasi ini ada tes dan sebagainya. Menuju kesana ini yang kita sepakati antara dinas komisi IV, memang harus disiapkan guru, sehingga pada tes sertifikasi mereka bisa memenuhi kriteria dam lulus sesuai standar nilai atau passing grade,”tuturnya.
Jika rencana ini dapat terlaksana, kata Samson selain meningkatkan mutu pendidikan, Guru juga mendapat tunjangan sertifikasi.
“Tunjangan cukup lumayan menambah kesehateraaan guru,”cetusnya.
Prinsipnya, ungkap Atapary UKG dan PPG harus dilaksanakan, untuk memenuhi Guru yang belum sertifikasi.
Sekedar tahu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dr. Insun Sangadji, M.Si, terus berjuang di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, untuk memperjuangkan nasib 2.480 guru SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku.
Melalui pertemuan dengan Direktur Pendidikan dan Profesi Guru, Temu Ismail, S.Pd, M.Si, pada Jumat (18/2) kemarin, Insun mengakui, telah mendapat solusi untuk mensertifikasi para guru di Maluku.
“Kita masih punya kouta sebanyak 2.480 guru yang harus disertifikasi, dan ini akan terus kami perjuangkan sampai mereka siap mengikuti UKG (Uji Kompetensi Guru) dan PPG (Pendidikan Profesi Guru), guna disertifikasi dan dinyatakan layak mengadakan proses belajar-mengajar di sekolah,” kata Sangadji, Sabtu (19/2).
Dari hasil pertemuan dengan Direktur Pendidikan dan Profesi Guru, lanjut dia, diperoleh solusi untuk menyelesaikan masalah kompetensi guru di Maluku, yakni perlu didata kembali jumlah guru dengan mata pelajaran yang diasuh, melakukan koordinasi dengan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) setempat untuk penyelenggaraan PPG, dan terakhir perlu dilakukan penguatan guru-guru yang akan mengikuti UKG.
“Dari pertemuan ini sebenarnya saya minta izin agar penyelenggaraan UKG dan PPG Mandiri di Maluku, tentunya perlu ada kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura,”ungkapnya.
Menurut Insun, standar dan sistem pendidian saat ini belum bisa dilakukan UKG dan PPG Mandiri, karena masih tersentralisasi di Kementerian.
“Intinya, penyelenggara bisa saja berbeda, tetapi Tim Penilai tetap dari Kementerian. Kita mendorong kelulusan UKG, tapi untuk bisa mendapat sertifikasi tetap harus dari pusat,” ujarnya.
Dikatakannya, apa yang dapat dilakukan ini adalah untuk memberikan penguatan atau pelatihan kepada para guru yang akan mengikuti UKG dan PPG.
Insun menjelaskan, sertifikasi guru menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik atau guru di dalam mekanisme teknis, dan diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah.
“Upaya ini akan terus kami perjuangkan sebagai bagian dari tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan para guru. Sebelum ke Kementerian, kami sudah melaporkan terlebih dahulu kepada Bapak Gubernur, dan arahan dari Bapak Gubernur agar kami terus berjuang dan kawal nasib para guru agar bisa lulus UKG dan PPG, dan bisa disertifikasi,” tandasnya ()
