Ambon, MalukuPost.com – Aksi demo sopir angkutan kota (Angkot) kamis 26 Agustus terhadap pembatasan dan kenaikan tarif BBM bensin disikapi DPRD Maluku melalui Komisi II dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina.
Rapat berlangsung secara tertutup di balai rakyat, karang panjang, Ambon, jumat (27/08/2021), dipimpin Ketua Komisi II Saoda Tethol, dihadiri Sales Area Manager (SAM) Retail Maluku Pertamina MOR VIII Wilson Eddi Wijaya.
“Jadi kita bahas permasalahan demo dilakukan supir angkot terkait ada kenaikan harga yang perlahan tetapi saat ini terasa,”ujar Ketua Komisi II DPRD Maluku Saoda Tethol kepada wartawan usai rapat.
Menurutnya, batasan pengisian BBM baik itu solar maupun pertamax/perlaite menindaklanjuti merupakan tindaklanjut program pertamina untuk ramah lingkungan, yang telah disosiasliasikan kepada seluruh pemerintah daerah, kepolisian maupun kejaksaan. Namun sangat disayangkan hal ini justru tidak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh.
“Ada kekecewaan kenapa masyarakat tidak mengetahui itu,”ucapnya.
Terkait harga BBM, kata Saoda akan diputuskan 7 September mendatang melalui pertemuan bersama Pemerintah Kota Ambon dan Pertamina untuk penentuan harga estimasi tertinggi tarif angkot.
Semnentara itu, Sales Area Manager (SAM) Retail Maluku Pertamina MOR VIII Wilson Eddi Wijaya mengungkapkan sudah memaparkan secara keseluruhan kepada komisi II terkait hasil rapat bersama Walikota, dengan harapan awal september mendatang sudah ada hasil tarif angkot.
Dirinya juga membantah kekurangan stok BBM menindaklanjuti batasan dan kenaikan harga BBM di SPBU.
“Kita tidak ada kekurangan stok karena depo Wayame adalah paling besar di Indonesia Timur, itu adalah tulang punggung wilayah kami, jadi tidak usah khawatir, tidak ada kendala cuaca dan tidak ada lagi pengiriman armada angkut,”pungkasnya.
