Sayangnya armada yang sering digunakan masyarakat di negeri para raja-raja ini, dinilai belum memadai. Masih ada daerah yang hingga kini belum tersentuh pelayaran, baik itu armada milik BUMN, maupun BUMD.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Maluku telah bertekad dalam penyampaian aspirasi dengan Pemerintah Pusat, wakil rakyat yang berada di Komisi III akan mengusulkan untuk adanya penambahan kapal, sebagai penghubung konektifitas masyarakat.
“Kita berupaya maksimal untuk adanya penambahan kapal, termasuk pergantian kapal yang dinilai sudah tidak layak,”ungkap Wakil Ketua Komisi III, Muin Refra kepada wartawan dirumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (15/01/2025).
Dikatakan, pengusulan penambahan armada transportasi laut Ke Kementerian Perhubungan maupun PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) pusat, telah dibahas bersama mitra, baik itu Dinas Perhubungan Maluku, BUMD dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon.
Terhadap jalur transportasi laut yang diusulkan untuk penambahan, menurut Muin tidak bisa ditentukan sendiri, karena sesuai aturan memiliki mekanisme tersendiri, yang harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, termasuk BPTD.
“Kita berharap tidak ada lagi alasan teknis, tetapi semua terpenuhi di seluruh jalur, sehingga pergerakan orang dan barang, itu betul betul normal terkoneksi secara menyeluruh,”tuturnya.