Ambon, Malukupost.com – Hingga kini, pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk SMA/SMK triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp.2,5 Millyar belum juga dicairkan. Diketahui, penyebab hingga anggaran tersebut belum terealisasikan dikarenakan APBD Provinsi Maluku tahun 2018 yang mengalimi defisit.
Hal tersebut mencuat setelah DPRD Provinsi Maluku melaksanakan rapat internal dengan Badan Anggaran Provinsi setempat di Ambon, Kamis (1/8), guna membahas berbagai persoalan yang didalamnya mengenai dana Bosda.
Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadiah Uluputty mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang dibahas dalam rapat menyangkut permasalahan pencairan Dana Bosda Triwulan IV salah satu faktor besar yakni defisit anggaran.
“Dalam rapat, pihaknya mendorong agar dana Bosda triwulan IV tahun 2018 segera diselesaikan, lewat dukungan anggota DPRD dan Pemerintah daerah penyelesaian pembayaran akan dibahas pada APBD perubahan,” ujarnya.
Menurut Uluputty, program itu telah berjalan sejak tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya tanpa ada masalah dari segi pencairan. Namun di tahun 2019, telah terjadi defisit anggaran yang berdampak pada pencairan dana Bosda.
“Banyak dukungan dari DPRD dan Pemda yang mendorong agar dana tersebut segera dibayarkan dan dibahas pada APBD perubahan, dan komisi akan mengikuti terus hingga pada pembahasan anggaran perubahan nanti,” katanya.
Dia meminta, pemerintah daerah harus konsisten dengan penyelesaian persoalan tersebut, melihat Bosda merupakan kebijakan dari pemerintah yang harus dipertanggung jawabkan.
“Ini kan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bosda maka pemerintah harus konsisten terkait hal ini, prinsipnya kita akan terus awasi,”nya.
Sebelumnya, Dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk SMA/SMK tahun 2018 sebesar Rp.2,5 miliar menguap di kas Pemprov Maluku. Sudah diangggarkan, namun tak dicairkan. Pemprov Maluku mengalokasikan dana Rp.10 miliar untuk bosda tahun 2018. Pembayaran dilakukan setiap triwulan. Untuk triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp.2,5 miliar hingga kini belum dicairkan. Namun anehnya, pemprov sudah mencairkan bosda triwulan I tahun 2019. (MP-9)
