Ambon, Malukupost.com – Penyaluran bahan kebutuhan pokok melalui kapal tol laut ke daerah terluar dan terpencil sangat efektif, tetapi harus ditunjang pembenahan pelabuhan yang lebih memadai, kata seorang pejabat di Ambon.
“Kalau kapalnya memang tol laut tetapi pelabuhannya bukan tol laut dan masih manual, maka itu membutuhkan biaya tinggi di hampir semua pelabuhan di wilayah Maluku,” kata ketua komisi C DPRD Maluku, Anos Jermias di Ambon, Selasa (13/3).
Menurut dia, komisi C beberapa waktu lalu telah menyampaikan masalah keberadaan pelabuhan laut dengan Kementerian Perhubungan ketika melakukan agenda penyampaian aspirasi.
“Saya juga interuspi bahwa kapalnya tol laut tetapi pelabuhannya bukan tol karena masih manual dan biaya tinggi hampir pada semua pelabuhan di wilayah Maluku dan diakui kemenhub, tetapi kita berharap ke depan ada pembenahan terhadap pelabuhan yang disinggahi oleh kapal tol laut,” jelas Anos.
Beberapa wilayah terluar di Provinsi Maluku yang disinggahi rute pelayaran kapal tol laut diantaranya Kabupaten Kepuluan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Kemudian sejak Agustus 2017 lalu, PT. Pelni menambah rute pelayaran kapal tol laut pada trayek T-9 dari Tanjuk Perak Surabaya ke Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Namrole, Kabupaten Buru Selatan lalu kembali lagi ke Kisar terus ke Tanjung Perak.
Pulau Kisar sendiri tidak terdapat pengembangan padi sawah sehingga pemerintah mengambil kebijakan menjaga kestabilan harga dengan memasukannya dalam rute pelayaran kapal tol laut secara langsung dari Surabaya.
“Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten MTB dimana kapal tol laut selalu mengangkut bahan kebutuhan pokok termasuk beras, hanya saja lima hari terakhir ini terjadi kelangkaan beras di sana,” ujar Anos. (MP-3)
