Langgur, MalukuPost.com – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang pedoman teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasal 1 ayat (8) Permendagri tersebut menjelaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan PNS daerah yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Terkait TPP tersebut, dalam rapat antara Banggar DPRD Maluku Tenggara (Malra) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada hari Minggu (26/11) disinggung pula dalam pembahasan.
Anggota banggar Cristo Beruat, SE mengapresiasi dan mendukung langkah (kebijakan) Pemerintah Daerah lewat Penjabat Bupati yang telah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun 2024.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mempertanyakan besaran dan simulasi perhitungannya.
“Secara pribadi saya sepakat dan mendukung dianggarkannya kembali TPP di tahun 2024 namun tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya minta Pak Sekda tolong jelaskan secara rinci soal besarannya dan simulasi perhitungan,” ungkap Cristo.
Terkait hal tersebut, Koordinator TAPD Nicodemus Ubra menjelaskan, untuk besaran TPP berada pada kisaran 10 % (sepuluh persen).
“Untuk besaran TPP, simulasi besarannya yakni pada kisaran 10 % dan oleh Penjabat Bupati telah ditandatangani untuk disampaikan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan persetujuan.
Cristo yang juga Ketua Fraksi PKB itu berharap, dengan dianggarkannya TPP, maka seluruh ASN lingkup Pemkab Malra diharapkan lebih disiplin dan meningkatkan kinerja.
Diketahui, hingga berita ini tayang, tahapan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2024 telah memasuki pembahasan Rancangan APBD yang mulai digelar hari ini.
