Langgur, MalukuPost.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun 2024 tengah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan mulai digelar hari ini Selasa (28/11/2023) dengan agenda penyampaian postur anggaran APBD (tiap OPD) oleh Koordinator TAPD, dipimpin oleh Wakil Ketua I Albert Efruan yang didampingi Ketua Minduchri Kudubun dan Wakil Ketua II Yohanis Bosko Rahawarin.
Usai penyampaian postur anggaran, sejumlah program kegiatan dari OPD-OPD pun tak luput dari atensi pimpinan dan anggota Banggar.
Adalah Wilibrordus Lefteuw, salah satu anggota banggar yang mempertanyakan sistem penjaringan air minum (spam) di ohoi (desa) Letman.
Ia mejelaskan, didalam KUA PPAS itu nilainya 740 juta. Kemudian dalam kesepakatan antara Banggar dan TAPD ditambahkan oleh Wakil Ketua sebesar 300 juta, sehingga totalnya menjadi 1 miliar 40 juta.
Diketahui, yang terbaca di dalam program kegiatan, ada program pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum sebesar Rp. 1 miliar, pengelolaan dan pembangunan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota Rp. 1 Miliar; kemudian pembangunan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Rp. 700 juta; perbaikan spam jaringan perpipaan di kawasan pedesaan Rp. 700 juta.
“Saya tanyakan, yang dimaksudkan untuk ohoi (desa) Letman itu yang 300 juta, 700 juta atau 1 miliar. Kalau misalkan 700 juta mendingan tidak usah. Karena kita buat program kegiatan itu untuk mengatasi masalah tanpa masalah, sementara yang ini mengatasi masalah tapi menimbulkan masalah,” sesal Lefteuw.
Menurutnya, jika hanya dengan anggaran Rp. 700 juta lebih baik dikeluarkan saja dari pembahasan, agar masyarakat Letman tidak lagi berteriak soal air bersih.
“Anggaran 675 juta itu masih kurang, karena jarak dari pipa yang sudah ada itu sekitar 4 km, sehingga masih membutuhkan anggaran Rp. 1 miliar agar sampai ke ohoi Letman. Mengingat ohoi-ohoi sekitarnya semua masuk air bersih, tersisa ohoi Letman saja,” jelasnya.
Lefteuw mengungkapkan, anggaran untuk spam di ohoi Letman sebesar 1 miliar tersebut awalnya sudah ada di APBD (Induk) 2023 namun digeser, sehingga dirinya meminta untuk masuk di APBD (Perubahan) 2023. Namun juga tidak bisa diakomodir karena saat itu tidak ada waktu untuk proses pelelangan.
“Kemudian dijanjikan untuk dikembalikan pada APBD (induk) 2024 sebesar Rp. 1 miliar. Ternyata, pihak dinas (PUPR) hanya memasukan nilai Rp. 675 juta masih kurang 400 juta lebih,” beber politisi partai Gerindra itu.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Herling Priartha, dalam penjelasannya saat rapat tersebut mengatakan, terkait spam di ohoi Letman, sesuai dengan PPAS yang disampaikan oleh BKAD kepada Dinas PUPR (untuk kegiatan spam) diberikan anggaran sebesar Rp. 675 juta.
“Sesuai dengan hasil survei kami ke ohoi Letman, dibutuhkan angaran kurang lebih Rp. 790 juta (khusus untuk Letman). Sedangkan anggaran yang kami dapatkan hanya Rp. 675 juta. Selain itu, kami harus memikikran terkait dengan keberadaan di ohoi lain seperti Rahangiar dan ohoi lainnya. Itu keberadaan di Dinas PU seperti itu,” ungkap Herling.
