Ambon, MalukuPost.com – Sejumlah mitra Komisi IV DPRD Maluku hingga kini belum juga memasukan laporan pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk dibahas bersama.
Mitra-mitra tersebut, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maluku, dan Dinas Pendidikan Maluku dalam hal penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dari laporan tersebut, kita melihat pertanggung jawaban keuangannya, apakah alokasi anggaran benar-benar ditunjukan ke lokus. Jangan sampai anggaran stunting di pakai untuk hal hal yang tidak pada lokusnya,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (11/07/2023).
Dirinya mengakui, dalam pengawasan penggunaan anggaran 2022, banyak bantuan yang disalurkan tidak tepar sasaran.
Hal ini tentunya menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi bagi mitra, untuk dapat mempertanggung jawabkan.
“Hal ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi. Intinya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ini akan dibahas dengan baik, basis data yang kita dapatkan dari mereka, dan juga hasil dari pengawasan,”tandasnya.
Disingung agenda rapat bersama mitra, kata Rofik sesuai jadwal akan dilaksanakan, rabu 12 Juli bersama Dinas Pendidikan.
“Seharusnya hari senin kemarin dia sudah harus serahkan laporan, supaya ada jedah untuk periksa. Tapi kan mereka baru serahkan tadi pagi. bisa saja kita langsung kita bahas tapi kan akan tidak maksimal,”tuturnya
Politis PPP itu memastikan, seluruh laporan yang disampaikan mitra akan diteliti dengan baik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan, dan dilihat semua mana berkontribusi untuk kepentingan masyarakat Maluku.
“Disitu juga kita akan lihat alokasi anggaran yang diberikan kepada mitra-mitra kita yang dialokasikan dari perubahan APBD Perkada, itu bisa kita evaluasi semua,”pungkasnya.
