Langgur, MalukuPost.com – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Pemkab Maluku Tenggara (Malra) Tahun Anggaran 2021 akhirnya diterima DPRD setempat.
Hal tersebut terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Malra dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi, Senin (18/7/2022).
Pantauan MalukuPost.com, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD setempat Minduchri Kudubun (ex officio Ketua Banggar), didampingi Wakil Ketua Alberth Efruan dan Yohanis Bosko Rahawarin.
Hadir pula Sekda (ex officio Koordinator TAPD) Malra, A. Yani Rahawarin bersama timnya.
Ketujuh fraksi yang ada pada DPRD Malra menyatakan menerima LPJ dimaksud untuk diteruskan pada paripurna dan ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Malra.
Namun demikian, dalam pernyataan menerima LPJ tersebut, terdapat sejumlah catatan dari beberapa fraksi.
Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya yang disampaikan Ketua Fraksi Cristo Beruat, mengingatkan Pemda Malra terkait pekerjaan proyek air bersih di Ohoi Ngefuit Atas, Kecamatan Kei Besar, agar segera diselesaikan.
Fraksi PKB juga meminta Pemda Malra agar menindaklanjuti catatan-catatan Banggar DPRD Malra terhadap Ranperda Pelaksanaan APBD 2021, serta memperhatikan realisasi (penyerapan) anggaran yang rendah pada tahun 2021, sehingga usulan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya harus mengacu pada penyerapan anggaran tahun sebelumnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem lewat ketua fraksi Paskalina Elmas dalam pendapat akhir meminta Pemda Malra agar dalam penyusunan program dan kegiatan OPD harus memperhatikan ketelitian dan kematangan, yang dimulai dari perencanaan hingga pelaporannya harus transparansi dan akuntabel serta mengacu pada ketentuan yang berlaku, baik secara admunistrasi maupun teknis pelaksanaan kegiatan.
Penyusunan program dan kegiatan oleh OPD harus inovatif, sehingga ada kemajuan.
Catatan lainnya datang dari fraksi PAN lewat ketua fraksinya, Kristian N. Meturan.
Fraksi PAN meminta agar visi Banggar DPRD dapat ditindaklanjuti oleh TAPD Malra.
Selain ketiga fraksi diatas, catatan juga disampaikan oleh fraksi Demokrat-PKS.
Dalam pandangan akhir yang disampaikan oleh ketua Thomas Ulukyanan, fraksi PKS-Demokrat mengingatkan, dana hibah yang diberikan pada tahun 2021 cukup besar. Untuk itu, diharapkan agar anggaran tahun 2022 harus digunakan secara proporsional, mengingat keterbatasan anggaran.
Fraksi juga meminta Pemda Malra memaksimalkan pelayanan di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, termasuk didalamnya menghadirkan dokter umum dan spesialis serta sarana prasarana yang memadai.
