Langgur, MalukuPost.com – DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berupaya mendorong agar usulan tentang infrastruktur jalan dalam Kecamatan yang menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri).
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD setempat Minduchri Kudubun kepada wartawan di Langgur, Rabu (20/7/2022).
Diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu Deputi III Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, melakukan kunjungan kerja (kunker) di Malra.
Dalam kunkernya tersebut, Deputi III didampingi Ketua DPRD dan Wakil Ketua Bosko Rahawarin.
Fokus BNPP RI dalam kunker di Pulau Kei Besar yakni melakukan survei dan tracking terhadap jalan-jalan pada empat kecamatan Lokpri yang rusak, terisolir dan terputus.
Adapun empat kecamatan di Malra yang ditetapkan sebagai lokpri dan masuk dalam RPJMN 2022-2024 yakni Kei besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, dan Kei Besar Utara Timur.
Minduchri Kudubun menjelaskan, DPRD Malra sangat merespon baik kunker Deputi III pada empat kecamatan lokpri tersebut.
“Saya dan Wakil Pak Bosko Rahawarin kemarin saat mendampingi Deputi III dalam kunkernya itu telah memberikan masukan terhadap berbagai persoalan yang ada di wilayah kecamatan lokpri,” ungkapnya.
Masukan dari DPRD terhadap berbagai ruas jalan yang belum diusulkan oleh pemda tersebut menjadi sorotan dari kunjungan Deputi III.
“Kita tetap mendorong agar dengan kunker ini dapat membawa dampak yang positif terhadap Malra lewat APBN 2023,” kata Kudubun.
Untuk itu, sejumlah informasi telah disampaikan kepada Deputi III, khusus terkait infrstruktur jalan pada kecamatan lokpri yang belum diusulkan oleh Pemda.
“Beliau (Deputi III) kunker kemarin itu tidak hanya melihat kondisi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi maupun pusat, tetapi karena empat kecamatan itu berada pada wilayah lokpri dan tertuang dalam RPJMN 2022-2024,” tandasnya.
Untuk diketahui, Deputi III BNPP RI Letjen (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin dalam pemberitaan media ini (Jumat, 15/7) menegaskan bahwa ruas jalan pada kecamatan Lokpri menjadi fokus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Untuk itu, hasil survei dan tracking terhadap jalan-jalan pada kecamatan Lokpri yang rusak, terisolir dan terputus, akan dikordinasikan oleh BNPP kepada Kementerian Lembaga (KL) terkait untuk dieksekui, mengingat hal tersebut sudah menjadi arahan dari Mendagri.
