Miskin Inovasi, SDM Pemprov Maluku Lemah

Anggota DPRD Maluku, Yantje Wenno

Ambon, MalukuPost.com – Tak hanya dikenal sebagai daerah termiskin di urutan empat terbawah dari 34 provinsi di Indonesia, Maluku juga menjadi daerah yang miskin inovasi alias kurang geliat.

Hal ini dibuktikan dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah. Masing-masing Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Yantje Wenno, mengatakan miskinnya inovasi membuktikan bahwa sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN) lemah dalam menciptakan inovasi untuk kemajuan daerah.

“Sudah beberapa tahun kemarin pun Maluku masih dalam kategori seperti itu, jika masuk juga berarti SDM lemah,”ungkap Wenno ketika dihubungi MalukuPost.com, rabu (15/06/2022).

Olehnya itu, menurutnya Pemda Maluku dibawah kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengambil langkah-langkah dalam mengevaluasi kepada bawahannya.

“Kalau langkah berkaitan inovasi sangat berhubungan dengan SDM dari jajaran Pemda Maluku. Olehnya itu, ini yang harus terus didorong,”cetusnya.

Selain itu, Gubernur dan Wagub harus mendorong pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan langkah-langkah dalam membuat inovasi.

“Jadi Gubernur dan Wagub harus memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD, paling tidak mendorong mereka mengambil langkah-langkah, jangan sampai salah. Yang penting inovasinya berlangsung di dalam peraturan perundang-undangan, kedua harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak,”tuturnya.

Walaupun demikian, kata Yance Gubernur wajib melakukan berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM

“Saya kira dengan itu saja cukup, tapi selama ini mereka statis, atau belum mengambil peran apapun,”ucapnya.

Jikalau kedepan Maluku masih dikatakan miskin inovasi, maka Gubernur harus mengevaluasi kinerja mulai dari pimpinan OPD hingga jajaran yang paling bawah.

” Hal ini perlu dilakukan, jangan sampai SDM lemah, masih tetap dipertahankan. Maka akan menganggu jalannya roda pemerintahan di negeri raja-raja ini,”pungkasnya.

 

Pos terkait