Ambon, MalukuPos.com- Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terbuka terkait belum adanya persetujuan pemekaran empat Daerah Otonom Baru (DOB), yaitu Kabupaten Seram Utara Raya, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kota Kepulauan Lease, dan Daerah Kawasan Khusus Kepulauan Banda.
“Seharusnya Pemkab Malteng terbuka dan menjelaskan kenapa sampai belum menerima persetujuan usulan empat DOB,”pinta Saulatu kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, senin (07/03/2022).
Dikatakan, penjelasan dari Pemkab Malteng sangat dibutuhkan, sehingga tidak membuat publik bertanya-tanya, mengingat perjuangan DOB merupakan aspirasi masyarakat.
“Karena itu, mereka harus memperjelas. Kalau misalnya tidak menerima alasannya apa, apakah tidak memiliki ketentuan alasannya apa, itu yang harus dijelaskan,”ujarnya.
Saulatu meminta DPRD Malteng untuk segera memanggil Pemda guna mempertanyakan, sehingga ada kejelasan pasti.
“Ini permintaan dan keinginan msyarakat, jangan diabaikan begitu saja, yang nantinya menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat,”cetusnya.
Diberitakan sebelumnya, akibat belum mendapat pesertujuan dari Bupati Abua Tuasikal, tim pemekaran empat DOB komitmem tidak memilih keluarga Tuasikal yang akan maju pada Pilkada 2024 mendatang.
“Kami secara resmi sudah menyatakan, begitu tiga tim DOB lainnya, di pemilihan 2024 tidak memilihan keluarganya lagi begitu juga orang-orang yang berada di lingkungan keluarganya, dan itu kami akan lakukan,”tegas Tim Pemekaran Jazirah Leihitu Sam Sialana, usai rapat komisi I DPRD Maluku bersama 13 Tim Pemekaran DOB ditambah Provinsi Maluku Tenggara Raya di balieo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (01/03/2021).
Hal yang sama juga disuarakan Tim Pemekaran Lease, Saleh Watihelu, Kedepan di 2024 tidak usah lagi memilih orang-orang yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Kalau tdk memihak kepada rakyat buat apalagi, tidak ada manfaat,”pungkasnya.
