Ambon, MalukuPost.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan TNI-Polri agar sebelum bulan april semua warga Kariu yang sementara ini mengungsi di Aboru pasca konflik dengan Dusun Ory – Negeri Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah sudah harus kembali negerinya.
Ketegasan ini disampaikan Watubun dihadapan Kapolda Irjen Pol Drs Lotharia Latif, Kasdam Pattimura Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, dan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadli Ie dalam rapat besama komisi I di kantor DPRD Maluku, kamis (03/02/2022).
Dikatakan, penanganan warga konflik yang sementara berada di Negeri Aboru harus secepatnya diselesaikan, jika tidak maka akan terjadi isu politik yang digiring dari lambatnya penanganan.
“Berdasarkan gambaran pemerintah pusat, untuk soal dana penangana bencana paling lambat enam bulan keatas. saya kira ini teori, kita harus lakukan langkah penangana cepat. karena itu saya minta urusan kariu yang ada di Aboru tidak boleh lebih dari bulan April, sebelum bulan april mereka sudah harus kembali ke Kariu. Mau bangun tenda apakah, mereka harus sudah pindah ke kampung halamannya, saya minta tolong harus disikapi,”Tegas Benhur.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya mendukung sepenuhnya proses penanganan warga Kariu, bila perlu dibuat persetujuan mendahului antara Pemerintah Daerah dan DPRD Maluku, agar secepatnya tertangani.
“Karena itu saya minta, masalah ini soal tanggung jawab pemprov, kita selesaikan dan kita siap. bila perlu pak Sekda dibuat persetujuan mendahului antara pemda dan DPRD, supaya apa yang harus ditangani, ditangani segera,”ucapnya.
Untuk pemerintah kabupaten Maluku Tengah, dirinya meminta kepada Penjabat Sekda Maluku, Kapolda dan Kasdam mendesak Bupati Maluku Tengah untuk intesifkan komunikasi, bila perlu sifatnya menekan agar persoalan ini segera diselesaikan. Mengingat sampai saat ini masih ada banyak masalah yang terjadi di Maluku Tengah.
“Bayangkan ada masalah di daerah lain kapan di bawa ke provinsi, palingan keamanan kita koordinasi dengan pimpinan di daerah, sisanya ditangani kepala daerah setempat, dan saya minta kepala daerah ini harus ditertibkan, jangan mereka acuh tentang masalah ini. sebab mereka punya masalah lalu kita semua disalahkan,”tuturnya.
Desakan untuk kembali warga Kariu ke tanah leluhurnya sebelum bulan April juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut
“Seharusnya Pemda Maluku punya target orang Kariu mau kembali dari aboru kapan, jangan sampai seminggu pasca konflik pemda belum punya desain apa apa soal rencana balik. Untuk itu, apa yang disampaikan Pak benhur sebelum bulan April harus dilakukan, karena HUT RMS, kita berharap itu tidak boleh terjadi,”pintanya.
Dari sisi anggaran pembangunan rumah warga terbakar akibat konflik, ungkap Sairdekut jika satu rumah Rp100 juta dari 211 rumah, jika ditotalkan hanya Rp21 miliar lebih. Anggaran tersebut tidak ada nilainya jika ditanggulangi secara bersama Pemda Malteng.
“Jadi mari putus akang cepat, jangan soal urusan pusat, daerah manapun lalu tentukan siapa yang kerjakan untuk segera diselesaikan, kalau tidak bisa diberikan kepada TNI dan Polri bangun rumah saudara kita di Kariu. Sehingga tidak ada nama lagi usulan bupati ke provinsi, kemudian ke kementerian PUPR jadi ribet barang-barang. saya kira hal gampang, karena ini bencana,”bebernya.
Terkait proses hukum, menurutnya tetap harus dilakukan, tidak boleh negara kalah terhadap individu, kelompok ataupun perorangan. Jika sampai terjadi, maka akan banyak orang menggunakan situasi ini menjadi situasi yang mudah diselesaikan, akhirnya negara dikorbankan.
Menyikapi hal tersebut, Penjabat Sekda Maluku Sadli Ie mengaku mendukung apa yang menjadi desakan dari untuk pengembalian warga Karius ke negerinya sebelum bulan April.
“Kita sepakat, nanti koordinasi ini kita lakukan dengan Malteng, untuk duduk bersama hitung, Malteng berapa, provinsi berapa,”tandasnya.
Prinsinya, kata Sadli langkah ini perlu dilakukan secepatnya, guna mengatasi masalah baru kedepan.
“Pokoknya kita didukung anggota dewan kami akan lakukan langkah langkah itu terkait peyediaan anggaran dalam rangka rekontruksi warga Kariu diawali dengan dana mendesak,”pungkasnya.
