Hak-Hak Karyawan Tidak Diberikan, DPRD Panggil PNRI Cab. Ambon

Kwtua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary
Kwtua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary

AMBON, Malukupost.com – DPRD Maluku melalui komisi IV memanggil Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Cabang Ambon, guna membicarakan terkait hak-hak karyawan.

“Dari penjelasan di rapat, kita bisa memaklumi kondisi bisnis yang terjadi PNRI cabang Ambon, makanya komisi IV ingin mencari solusi,”ujar Ketua Komisi IV, Samson Atapary kepada awak media di kantor DPRD Maluku, senin (23/11/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, jika kepala PNRI Cabang Ambon tidak bisa menangani hak-hak karyawan yang diadukan, maka satu jalan harus dikonsulidasi dengan PNRI pusat, sehingga mereka bertanggungjawab untuk menyelesaikan.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menyurati secara resmi ke PNRI pusat kaitan persoalan karyawan dan kalau bisa ditangani.

“Kalaupun nantinya tidak direspon, kita nanti ingin membicarakan di tingkat komisi dan ini nanti menjadi aspirasi komisi untuk secara langsung melakukan audens dan membicarakan dengan pusat untuk ada tanggungjawab terhadap karyawan yang ada ada,”tuturnya.

Dikatakan, langkah ini sekaligus juga membuka ruang PNRI untuk berkembang di bidang lain, tidak hanya sebatas percetakan. Dimana area di sekitar lokasi percetakan bisa
dibangun Rumah Sakit ibu dan anak, yang mana omset yang di dapat jauh lebis besar, selain percetakan.

“Itu kira-kira yang mungkin dilakukan, dan solusi kedepan apa yang harus dilakukan. Apalagi RS ibu dan anak di Ambon belum ada, dan dalam hitungan mereka sangat prospek kalau ini dibangun dan dikembangkan di Ambon, dan aset mereka bisa dilakukan investasi untuk kepentingan Maluku,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala PNRI Cabang Ambon, Mathen Manuhutu, mengatakan terkait hak-hak karyawan merupakan
kewajiban manajemen untuk merealisasikannya, namun disadari pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap bisnis yang sementara ini dijalankan. Dikarenakan banyak tagihan-tagihan diluar tidak bisa terealisasi. Yang awalnya harus dibayarkan bulan mei, tetapi pencariannya di oktober atau november.

“Tetap intinya saya berusaha untuk menyelesaikan semua hak-hak karyawan,”pungkasnya.

Pos terkait