Ambon, Malukupost.com – Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala mengaku, pemerintah desa perlu dikawal ketat saat mengelola Dana Desa (DD). Pemprov Maluku maupun Kabupaten/Kota sebaiknya tetap melakukan pendampingan dan juga penguatan kapasitas pemerintah desa saat akan dan mengelola anggaran.
“Apalagi, anggaran Dana Desa (DD) untuk Maluku tiap tahunnya selalu mendapat tambahan senilai Rp 1 triliun. Biaya ini pun, perlu dikelola secara baik melalui penggunaan tata cara yang baik pula,” katanya kepada wartawan di Ambon, Senin (9/12).
Pemerintah desa, kata dia, sebaiknya mendapat Bimbingan Teknis (Bimtek) seperti halnya para Aparatur Sipil Negara (ASN). Bila para ASN mendapat Bimtek atas peraturan Mendagri, maka pemerintah desa mendapat hal yang sama. Tujuannya, agar pengelolaan anggaran dikelola sesuai aturan. Namun, dibarengi dengan pengawalan atau dampingan secara ketat.
“Pelatihan peningkatan SDM Kades dan perangkat desa penting dilakukan, karena sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Sangkala.
Menurut dia, kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Saat ini, mereka dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar. Hasil pelatihan dan bimbingan teknis tersebut nantinya akan sangat terasa manfaatnya.
“Sama halnya dengan manfaat dana desa itu. Manfaatnya cukup besar,” ujar Sangkala.
Mengingat, dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
“Ini sebagai imbas dari adanya dana desa,” ujarnya lagi. (MP-9)
