Ambon, Malukupost.com – Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku periode 2019-2024, resmi dilantik pada Jumat sore (25/19).
Keempat pimpinan tersebut adalah Lucky Wattimuy dari fraksi PDIP selaku Ketua DPRD Maluku, sementara tiga Wakil Ketua yakni Richard Rahakbauw dari fraksi (Golkar), Azis Sangkala (PKS) dan Melkianus Sairdekut (Demokrat).
Mereka diambil sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Wisnu Wardoyo di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Maluku, Karang panjang, Kota Ambon.
Pelantikan yang dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.81-5397 Tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Usai dilantik, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, mengatakan pelantikan pimpinan bukan saja dimaknai sebagai penghargaan terhadap penguatan eksistensi lembaga tapi juga mengandung makna dan tanggung jawab berupa peningkatan kinerja, menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
“Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui DPRD, mengindikasikan adanya optimalisasi peran dan fungsi DPRD untuk menciptakan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah, yang serasi dan harmonis,” katanya.
Konteks penguatan ini secara kelembagaan, lanjut Wattimury, tentunya dilaksanakan dalam semangat membangun kebersamaan dalam pengelolaan dinamika politik daerah.
“Sekaligus secara bersama-sama menjaga stabilitas dan dinamisnya pemerintahan daerah. Sehingga aktivitas pemerintahan dapat memberikan manfaat yang besar dalam rangka kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Maluku,” lanjutnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, kepercayaan yang disematkan masyarakat Maluku kepada pimpinan dewan melalui partai politik haruslah direspon melalui pengabdian dan kerja keras. Pelantikan ini adalah amanah istimewa yang diberikan masyarakat kepada keempat partai yakni PDIP, PKS, Golkar dan Demokrat.
“Oleh sebab itu kepercayaan yang diterima harus dijawab dengan pengabdian tinggi dan kerja keras,” pinta Murad.
Murad berpesan, sebagai pimpinan DPRD Maluku yang menjadi penentu arah kerja lembaga, maka pimpinan dewan harus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Pimpinan juga diminta bertanggungjawab dalam memimpin lembaga agar semakin sinergi dengan semua elemen. Yaitu Pemda, TNI/Polri, instansi vertikal maupun elemen masyarakat. Serta meningkatkan kualitas sehingga dapat menunjukkan kinerja dan menjadi mitra Pemerintah Daerah yang baik.
“Saya mintakan dukungan dan kerjasama yang baik. Tugas saya mengentaskan kemiskinan, mensejahterahkan rakyat dan menjaga Sumber Daya Alam. Kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri, tapi mitra bersama,” ujar Murad.
Gubernur meminta agar Pemda dan DPRD dapat bekerja bagi kepentingan rakyat dengan berpegang pada pedoman visi misi Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024.
Mantan Dankor Brimob Polri itu juga menekankan agar pimpinan DPRD Provinsi Maluku dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian persoalan dua kursi di legislasi yang belum terisi.
“Karena sejak dilantiknya para anggota parlemen Maluku tersebut pada 16 September lalu, masih ada dua kursi yang belum terisi,” harapnya.
(MP-9).
