Ambon, MalukuPost.com – DPRD Provinsi Maluku mendesak PT Pelni Ambon untuk menindak tegas oknum ABK KM Pangrango yang melakukan punggutan liar (Pungli).
Desakan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanussa di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (02/12/2021). Menindaklanjuti viralnya video yang diupload Iman Pattipelohy salah satu penumapang tujuan Moa-Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Dimana dari harga yang ditetapkan Rp77.000, namun pihak kapal menagih Rp90.000.
“Kalau sampai itu terjadi, maka ABK itu harus diberikan sanksi oleh pihak Pelni maupun pelayaran,”desaknya.
Dikatakan, sesuai aturan, harga tiket yang ditetapkan di karcis merupakan resmi, berlaku dari pusat sampai daerah.
Kalaupun jika ada masyarakat yang tidak membeli tiket, kemudian naik ke kapal, maka tetap diberikan toleransi sesuai harga tiket yang ditetapkan.
Dalam posisi tersebut, ABK tidak bisa seenaknya menetapkan harga kepada penumpang.
“Jadi kita harapkan pihak Pelni,
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Balai Perhubungan untuk betul-betul melihat masalah ini, menindak ABK yang sengaja mempermainkan masyarakat dengan harga tiket itu,”pintanya.
Apalagi, kata Hehanusa ditengah pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat merasakan dampak keterpurukan terutama dari sisi ekonomi. Sehingga seharusnya peristiwa seperti ini tidak semestinya terjadi, karena akan menambah kesengsaraan bagi masyarakat.
“Kita harapkan Pelni harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Karena kita tidak ingin masyarakat dirugikan di masalah itu,”tandasnya.
Sebagai tindaklanjut, pihaknya merencanakan untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap pelayaran komersil.
Sekedar tahu, Pungli yang dilakukan ABK diunggah oleh Pattipelohy pada salah grup facebook, kemudian dibagikan warganet di beberapa platform digital. Video yang telah ditonton lebih dari 500 ribu orang ini, mendapat berbagai ragam komenter disertai hujatan. Dalam komentar warganet meminta oknum ABK dipecat, dengan menandai beberapa institusi seperti Kementerian Perhubungan, PT Pelni, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir.
