Ambon, MalukuPost.com – Komisi III DPRD Maluku menggelar rapat bersama mitra ]membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku (Promal) Tahun Anggaran (TA) 2020.
Dalam rapat tersebut, Komisi III memberikan beberapa catatan penting terhadap persoalan dan masalah realisasi anggaran, diantaranya belanja pegawai, belanja Covid-19 dan belanja program-program prioritas.
“Kita sama-sama sudah tahu ada beberapa catatan dan perhatian dari teman-teman anggota maupun pimpinan terhadap beberapa persoalan dan masalah realisasi anggaran ini memang yang disoroti salah satunya belanja pegawai yang menurun sekitar Rp8 miliar kemudian juga menyangkut belanja terhadao program-program prioritas, serta belanja Covid-19,”tutur Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa kepada awak media di balai rakyat, karang panjang, Ambon, senin (26/07/2021).
BACA JUGA : Atlet Anggar Maluku Meninggal Akibat Lakalantas di Halong
Diakuinya, catatan-catatan tersebut merupakan salah satu teguran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada 19 daerah tersebut Gubernur Maluku, Murad Ismail terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19
“Saya pikir sekarang kita mengejar pemrintah provinsi sesuai surat realisasi anggaran salah satu teguran Mendagri menjadi perhatian kita dalam rapat dimaksud,”tutupnya.
