AMBON, Malukupost.com – Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Provinsi Maluku, melakukan rapat bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku.
Pertemuan yang berlangsung diruang paripurna DPRD Provinsi Maluku, rabu (26/08), dipimpin Ketua Tim II pengawasan Covid-19 DPRD Maluku, Azis Sangkala. Turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, yang juga menjabat Ketua Pelaksana Harian percepatan penanganan Covid-19 Maluku.
Usai pertemuan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala kepada awak media, mengatakan rapat bersama Pemda Maluku dan Gugus Tugas Covid-19 Maluku, sebagai bagian dari evaluasi program padat karya kepada masyarakat selama pandemi Covid-19, seperti Bantuan sosial, maupun ekonomi tetap bergeliat di masyarakat.
“Ini masih menjadi perhatian dewan agar program bantuan pemprov yang di distribusikan di kabupaten/kota di pantau dan di evaluasi sudah sejauh mana realisasinya ke masyarakat, khususnya Miskin Baru yang berjumlah 49 ribu KK,”ujarnya.
Olehnya itu, dirinya meminta kepada Pemda maupun Gugus Tugas, agar tidak sekedar membantu dalam program, dan harus ditindaklanjuti dengan evaluasi dan monitoring agar program-program tersebut tepat sasaran.
“jangan hanya dibantu, tapi tidak di monitoring dan di evaluasi. Sehingga masyarakat yang belum tersentuh akibat terdampak Covid-19, juga bisa terbantukan,”pintanya
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, mengungkapkan anggaran yang disiapkan untuk bantuan sosial bagi masyarakat Miskin Baru, mencapai Rp71 miliar.
Sampai hari ini dari data kabupaten/kota, masyarakat miskin baru terdampak Covid-19 ada 49 ribu KK. Jika digabungkan seluruh kabupaten/kota dialokasikan kurang lebih Rp71 miliar, diantaranya Rp17 miliar atau 20 persen dari pemerintah provinsi, berasal dari dana sharing.
“Karena kita tidak mendata dan mendistribusikan, tetapi dalam rapat pimpinan DPRD tegaskan kita harus ada kontrol bantuan yang diberikan tepat sasaran,”cetusnya.
Ditanya program padat karya kapan mulai dilaksanakan, menurutn Kasrul sebenarnya dari pemerintah sudah siap, terutama di Ambon, di kabupaten/kota lainnya juga mempunyai strategis berbeda di dalam membackup atau mengatasi penyebaran virus ini.
Terkait program padat karya di bidang industri, kata dia harus melihat zonasi di masing-masing daerah.
“Kita harus berhati-hati harus melihat zonasi dari sisi kerentanan, jangan sampai begitu kumpul masyarakat dalam hal ini tenaga kerja terjadi penyebaran. Jadi memang sangat berhati-hati. Sedangkan pekerjaan lain mudah-mudahan sampai di agustus ini akhir pelelangan, sehingga september dilksanakan. Kita sepakat juli, agustus, september adalah bulan kristis yang harus membelanjakan sebagian APBD kita harus terealisasi,”pungkasnya.
