Ambon, Malukupost.com – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Ricardo Atapary mangaku, ada ruang bagi Kementerian Pendidikan RI membangun SMK Kemaritiman skala nasional di Maluku. Sebab, pendidikan advokasi sudah menjadi skala prioritas secara nasional.
“Telah dibahas bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Jadi ada kurikulumnya. Tujuannya jelas. Alumninya nanti, bakal memberikan penjelasan ke masyarakat tata cara budidaya hasil laut,” katanya di Ambon, Jumat (29/11).
Nantinya, lanjut Atapary, hasil pembahasan itu akan disampaikan ke Kementerian. Dalam penyampaian itu, dinas memberikan penjelasan teknis secara detail. Sementara DPRD, hanya memberikan dorongan melalui jalur politik untuk meyakinkan pemerintah pusat supaya memberi izin agar SMK bisa dibangun di Maluku.
“SMK Kemaritiman, menjadi salah satu pilihan bidang keahlian yang menjanjikan untuk para siswa yang ingin terjun ke dunia kemaritiman. Disana, mereka dilatih untuk mengenali kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seperti Maluku dan menciptakan siswa siap bersaing di dunia industri nasional dan mancanegara,” lanjutnya.
Menurut Atapary, hingga kini SMK menjadi fokus utama pemerintah sebagai proyek unggulan Kementrian Pendikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terutama memprioritaskan bidang keahlian kemaritiman sebagai kompetensi keahlian langka. Indonesia, hanya memiliki 139 diantara 4000-an SMK. Jumlah ini, dirasa belum cukup untuk memenuhi dunia industri maritim.
“Dengan 70 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Ditengah tingginya permintaan pasar dunia pelayaran, kelautan dan kemaritiman,” turutnya. (MP-9).
