Ambon, MalukuPost.com – Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke Madrasah atau Sekolah swasta lainnya, telah dihentikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
Penghentian pemberian bantuan yang bersumber dari APBD ke Sekolah yang bernaung dibawah Kementerian Agama itu kemudian mendapat respon dari DPRD Maluku.
Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin mengungkapkan telah mempertanyakan hal ini langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kemarin menurut Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang dari Kanwil Agama sudah bertemu dengan beliau. Ini sementara dibicarakan,”ungkap Rofik kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (16/02/2023).
Rofik menduga, tidak diberikannya lagi Bosda ke Sekolah Madrasah dikarenakan tidak adanya perhatian dari Dinas Pendidikan, seiring pergantian Kepala Dinas.
Apalagi menurutnya, Dinas Pendidikan selama ini juga tidak pernah terbuka, termasuk besaran Bosda yang diberikan kepada Sekolah Madrasah.
“Mungkin pada saat pergantian kepala dinas, hal-hal seperti ini tidak diperhatikan,”ucapnya.
Sebagai tindaklanjuti, pihaknya sementara ini lagi mencari dasar hukum yang kuat, agar program yang telah dihentikan itu dapat dilanjutkan kembali.
Menurut Rofik, jika program ini kembali dilanjutkan, Bosda yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk besaran anggarannya tidak sama dengan Sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan. Hal ini dikarenakan Sekolah Madrasah merupakan kewenangan Kementerian Agama.
“Kita kan dilihat kalau ada kemampuan keuangan daerah pasti berbagi, tetapi tidak sama dengan siswa siswi dibawah kewenangan Kementetian Pendidikan. Intinya ini soal kebijakan,”tegas Rofik.
