Gubernur Murad Dinilai Tidak Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

Anggota DPRD Maluku, Yantje Wenno

Wenno : Program Pemerintah Tidak Menyentuh Kantong Kemiskinan

Ambon, MalukuPost.com – Kepimpinan Murad Ismail-Barnabas Orno, sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, kini telah memasuki tahun terakhir.

Bacaan Lainnya

Orang nomor satu dan dua di bumi raja-raja itu akan mengakhiri tugasnya di bulan oktober 2023 mendatang.

Tidak bisa dipungkiri, di masa kepimpinan Murad-Orno, ada banyak hal yang telah dilakukan, namun ada juga yang dinilai publik belum berhasil, terutama dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, jumlah penduduk miskin di Maluku mengalami penambangan dari 290,57 ribu orang maret 2022, bertambah menjadi 296,66 orang september 2022, atau bertambah 6,09 ribu orang.

“Kalau masyarakat beranggapan di masa kepemimpinan Murad-Orno tidak berhasil, kira-kira Begitu,”ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (19/01/2023).

Jantje menilai, penambahan 6,09 ribu orang miskin di Maluku terbilang banyak dari total penduduk 1,8 jiwa. Hal ini tentu kontradiktif dengan pernyataan Gubernur sebelumnya.

Olehnya itu, Wenno meminta adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi Maluku guna mengatasi persoalan dimaksud, jangan sampai angka kemiskinan akan terus bertambah.

“Ini mesti harus menjadi perhatian serius dari Pemprov. Kalau tidak cepat diatasi akan bertambah lagi Apalagi di periode terakhir, tentu Angka ini bisa memukul popularitas Murad-Orno,”tuturnya.

“Kemarin itu kan merasa bangga angka kemiskinan menurun, walaupun relatif kecil, namun nyatanya di awal tahun ini release terbaru justru angka kemiskinan bertambah 6 ribu orang,”sambungnya.

Wenno menganggap tambahan orang miskin di Maluku, dikarenakan program yang dilaksanakan pemerintah tidak menyentuh langsung ke wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan.

“Jika anggaran itu diluncurkan ke wilayah kantong kemiskinan pasti angkanya menurun, tapi kalau anggaran itu hanya berpusat di daerah maka angka kemiskinan relatif kecil,” ucapnya.

Selain itu, kata Wenno Anggaran pinjaman SMI oleh Perintah Provinsi Maluku tidak dingunakan secara baik untuk pemulihan ekonomi harus.

“Mestinya dengan pinjaman SMI Rp680 miliar mesti angka kemiskinan harus menurun, bukannya bertambah. Ini sebuah keprihatinan, karena yang sasarannya untuk pemilihan ekonomi termasuk kemiskinan, namun kenyataannya tidak bisa,” pungkasnya.

Pos terkait