DPRD Maluku Perjuangkan Usulan Penanganan Dampak Konflik Di Malra

Ambon, MalukuPost.com – DPRD Provinsi Maluku siap membantu Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun dalam memperjuangkan anggaran penanganan pasca konflik antar desa beberapa waktu lalu ke Pemerintah Provinsi Maluku.

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi I Amir Rumra kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dalam penanganan konflik di Kabupaten Malra dan Kota Tual, bersama Komisi I DPRD Maluku, TNI dan Polri di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, rabu (03/08/2022).

Bacaan Lainnya

Menurut Amir, anggaran Rp.1,2 miliar yang diusulkan Pemda Kabupaten Malra merupakan kebutuhan mendesak, sehingga harus langsung direspon Pemda Maluku, baik melalui Dana Tak Terduga (DTT) ataukah dalam perubahan APBD.

“Untuk 1,2 saya rasa tidak terlalu besar. Untuk itu, kami akan mendorong ke pemprov untuk langsung mengakomodir usulan Pemda Malra,. Sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah di transfer, terkait pembangunan 26 rumah, kos, operasional, itu menjadi sangat penting,”tandasnya.

Bupati Malra M Thaher Hunubun (Kanan), Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra (Kiri), usai rapat penanganan konflik sosial di kantor DPRD Maluku, rabu (03/08/2022).
Bupati Malra M Thaher Hunubun (Kanan), Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra (Kiri), usai rapat penanganan konflik sosial di kantor DPRD Maluku, rabu (03/08/2022).

Sekedar tahu, dalam rapat tersebut, Bupati Maluku Tenggara (Malra) M Thaher Hanubun mengusulkan Rp.1, 2 miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk penanganan dampak konflik antar pemuda yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati, konflik yang terjadi beberapa waktu lalu, telah membawa dampak, selain korban jiwa, juga menimbulkan kerusakan rumah warga. Hal ini yang mestinya ditangani, dan membutuhkan perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah provinsi Maluku dalam dukungan anggaran.

Hal ini tentu telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku melalui Gubernur selalu wakil Pemerintan Pusat di daerah.

Bupati bahkan menyakini usulan anggaran penanganan konflik pasti disetujui Gubernur, apalagi ditambah dukungan dari DPRD Maluku, yang telah berkomitmen untuk mendorong hal tersebut.

“Saya yakin Gubernur peduli terhadap itu, yang penting kita membuat laporan. Jangan sampai kita pergi lapor ke Jakarta tapi tidak dilaporkan ke pemprov selalu wakil Pempus di daerah. Jadi saya akan laporkan ke Gubernur nanti beliau yang meneruskan, ataukah diatasi langsung oleh provinsi, alhamdulilah Puji Tuhan,”tutur Bupati sambil senyum.

Tak lupa, orang nomor satu di bumi larvul ngabal ini juga berterima kasih kepada semua stakeholder yang telah membantu dalam proses perdamaian konflik, baik TNI, Polri maupun pemeringah daerah provinsi termasuk insan pers.

Pos terkait