AmbonMalukupost.com – Setelah menyepakati KUA dan PPAS, Pemerintah Daerah Maluku kemudian menyeragkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur, Murad Ismail diwakili, Sekretaris Daerah Maluku (Sekda), Kasrul Selang, kepada Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan dokumen RAPBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, berlangsung di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, selasa (22/12/2020).
Kepada awak media usai paripurna, Sekda, Kasrul Selang, memberikan apresiasi kepada Dewan dan TAPD, karena ada hal-hal yang progresnya sangat baik, salah satunya honor guru kontrak.
“Ini berita baik kepada basudara guru kontrak yang homor naik kurang lebih 30 persen, secara bertahap akan ditingkatkan karena guri kontrak punya.kontribusi, jasa, yang cukup.besat kepada pendidikan. Ini bentuk apresiasi pimpinan dan dewan terhadap guru kontrak,”ujarnya.
Hal lain yang menjadi atensi, kata dia honor guru tahun 2018 belum terbayarkan.
“Kita punya tim inspektorat sementara berjalan, karena kemarin Covid-19 tidak bisa ke lapangan stop. Ini yang dibayarkan dengan dana Bosda, jadi inspektorat turun diperintahkan pimpinan untuk mereview kembali pengelolaan dana BOS, yang mana di dalam ada pembayaram honor dari pada Guru kontrak,”tuturnya.
Dari penelusuran tim inspektorat, kata Kasrul ada beberapa pertanggungjawaban yang perlu di detailkan lagi.
“Tadi persoalan uang tidak ada persoalan, pimpinan pasti menyelesaikan, namanya juga negara,”ucapnya.
Berikut mengenai postur APBD, menurutnya dalam pengantar Gubernur, mengatakan pendapatan pemerintahan daerah provinsi Maluku kurang lebih Rp3,4 Triliun, di dalamnya terdapat PAD, tranfer daerah, pembiayaan jasa.
Disatu sisi, ungkapnya belanja, kurang lebih Rp3,48 berarti ada selisih 80 miliar lebih, atau isitilahnya defisit.
“Bagaimana menutup defsiti dari pembiayaan Neto. kebanyakan pembiayaan tentang infrastruktur,”tandasnya.
Ditanya kemiskinan, jelasnya sesuai target pemerintah provinsi Maluku, pengurangan kemiskinan bisa tercapai 0,5 atau 0,6 persen.
