Pemprov Maluku Raih WTP, DPRD Maluku Gelar Paripurna Istimewa

Ambon, Malukupost.com - Untuk kedua kalinya, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2016 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Sama seperti ditahun 2015 lalu.   Dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, didampingi Wakil Ketua Elviana Pattiasina, dan Said Mudzakir Assagaf. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2016, berlangsung dalam rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (8/6).

Ambon, Malukupost.com – Untuk kedua kalinya, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2016 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Sama seperti ditahun 2015 lalu.

Dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, didampingi Wakil Ketua Elviana Pattiasina, dan Said Mudzakir Assagaf. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov tahun anggaran 2016, berlangsung dalam rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (8/6).

Hadir pula Gubernur Maluku Said Assagaff, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua ,bersama tim BPK RI, dan juga anggota DPRD Maluku, serta seluruh pimpinan SKPD lingkup Provinsi.

Gubernur Maluku Said Assagaff usai rapat paripurna istimewa tersebut mengatakan, meski terdapat beberapa persoalan Administratif yang menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi untuk diperbaiki.

Namun baginya apa yang dicapai saat ini merupakan suatu kebanggaan, karena Maluku kembali mendapatkan WTP yang kedua kalinya, selama dua tahun berturut-turut.

Menurutnya, ketercapaian saat ini merupakan buah dari kerja keras pemerintah Provinsi, SKPD dan juga DPRD, dalam pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan daerah sehingga berdasarkan pemeriksaan BPK tidak mendapatkan adanya penyimpangan untuk pengelolaan keuangan negara yang dikelola pemerintah Provinsi Maluku, ditahun 2016.

“Ini merupakan kedua kalinya, Maluku mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan anggaran tahun 2016. Dan saya kira prestasi ini harus terus dijaga, meski untuk kali ini masih terdapat beberapa kesalahan administratif, dimana seharusnya untuk bantuan Kabupaten, harusnya masuk dulu ke kas daerah, baru dibelanjakan. Nah itu yang perhatikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae mengungkapkan, dari sisi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan dapat dipastikan bahwa pemerintah provinsi mampu untuk mengelola keuangan negara secara baik.

“Opini WTP merupakan satu prestasi yang luar biasa, karena itu kami sebagai badan legislatif daerah memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi. Dan kami berharap kedepan, catatan- catatan administratif yang telah disampaikan harus diperbaiki kembali, agar opini WTP diraih dengan catatan yang bersih,” harapnya. (MP-8)

Pos terkait