Ambon, MalukuPost.com – Selama melakukan pengawasan tahap I ke sejumlah daerah, Komisi II DPRD Maluku menemukan beberapa program mitra yang dinilai tidak tepat sasaran, terutama pada sektor perikanan dan pertanian.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD, Johan Lewerissa disela-sela pengawasan di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), sabtu (04/03/2023).
Dikatakan, program yang dianggap tidak tepat sasaran, atau perlu adanya perhatian tambahan merupakan program yang dibiayai baik dari APBD maupun APBN tahun 2022.
“Ada beberapa program yang dibuat belum tepat sasaran, ada juga yang perlu diberikan perhatian tambahan,” ucapnya.
Lewerissa menjelaskan, program yang dianggap belum tepat sasaran, seperti sektor Perikanan, dalam hal ini pemberian bantuan alat tangkap.
“Itu terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Tual,”ucapnya.
Hal serupa juga terjadi pada sektor pertanian, selain polemik honor tenaga pengawas, bantuan yang diperuntukan untuk kelompok tani juga belum tepat sasaran.
Hal ini disebabkan bantuan yang diberikan hanya difokuskan pada kelompok tani tertentu saja, sedangkan kelompok tani yang lainnya tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah provinsi.
“Ada kelompok tani kalau sudah merasa mempuni dan mampu, berarti dinas harus bentuk kelompok lain, jangan hanya di berikan bantuan untuk kelompok kelompok itu saja yang menerima, karena mereka sudah berhasil, secara finansial sudah mampu. Faktanya masih diberikan beberapa bantuan, padahal kelompok tani lainnya belum mendapatkan peralatan pertanian,”tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, usai pengawasan pihaknya akan memanggil kembali Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan Maluku untuk mengevaluasi apa yang menjadi temuan Komisi di lapangan.
“Karena itu setelah pengawasan, kita akan kembali memanggil Dinas pertanian dan Dinas Perikanan untuk mengevaluasi program kerja mereka,”ujarnya.
Lewerissa mengakui, pemanggilan terhadap kedua OPD dimaksud sangat penting dilakukan. Sehingga ke depan dalam penyaluran bantuan, benar-benar dilakukan secara efektif. Terkhususnya Dinas Pertanian, dalam rangka mengembangkan produk-produk pertanian.
“Ini perlu ditindaklanjuti agar ke depan pemberian bantuan lebih efektif dalam rangka mengembangkan produk-produk pertanian. Apalagi diperhadapkan dengan kelangkaan atau krisis pangan dunia, kita harus lebih hati-hati mengambil langkah,”pungkasnya.
