Ambon, Malukupost.com – DPRD Maluku akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi setempat yang meminta jajaran direksi di Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya perlu dilakukan penggantian.
“Soal rekomendasi hasil kerja tim untuk PD PK rencananya diserahkan langsung pada saat rapat paripurna DPRD tentang penyampaian kata akhir fraksi tetapi gubernur tidak hadir jadi akan disesuaikan pada waktu yang tepat,” kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Rabu (29/8).
Menurut dia, ada beberapa keputusan yang diambil dan rekomendasi ini salah satunya berisikan perlunya diakukan evaluasi terhadap kinerja direksi dan perlu diganti.
Pergantian direksi ini penting direalisasikan sebab selama ini menjadi faktor penghambat dalam rangka meningkatkan kinerja salah satu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemprov Maluku tersebut.
Ambruknya sistem manajemen PD PK yang berujung aksi protes para karyawan yang menuntut hak-hak mereka membuat DPRD Maluku membentuk sebuah tim kerja dan evaluasi PD PK diketuai Lucky Wattimury.
Hasil evaluasi tim kerja DPRD Maluku diripurnakan, dan intinya adalah mengarah pada rekomendasi perombakan manajemen maupun badan pengawas di BUMD milik Pemprov Maluku tersebut.
“Sesuai hasil audit BPKP RI Perwakilan Maluku yang disampaikan ke publik menunjukkan benar manajemen Panca Karya buruk dan perlu dilakukan pembenahan,” tandasnya.
Karena DPRD tidak bisa berharap lagi dengan perkembangan PD Panca Karya seperti sekarang dibawah kepemimpinan manajemen saat ini, makanya perlu dilakukan pergantian.
Ketua tim kerja dan evaluasi PD Panca Karya DPRD Maluku, Lukcy Wattimury sebelumnya mengakui pihaknya telah melakukan investigasi ke lapangan dan memanggil berbagai pihak terkait, mulai dari direksi dan badan pengawas BUMD itu hingga instansi lainnya.
Tujuannya untuk melengkapi data-data yang sementara dihimpun oleh tim kerja dan pihak yang hadir menjelaskan banyak hal berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh PD PK khususnya untuk pelayaran dan HPH di Buru Selatan atau pun alur keuangan yang menjadi bagian dari kerja BUMD milik pemprov tersebut.
Mereka menjelaskan tentang pendapatan dari setiap bidang usaha yang dijalani selama ini, dan soal hasilnya seperti apa nanti akan dilaporkan kemudian. (MP-4)