Langgur, MalukuPost.com – Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) akan mengikuti bimbing teknis (bimtek) Pedoman Penyusunan APBD, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, pekan depan.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua DPRD setempat Minduchri Kudubun di Langgur saat dihubungi lewat telepon selulernya, Sabtu (6/8/2022).
Menurutnya, bimtek dimaksud sangat penting untuk peningkatan kapasitas pelaksanaan fungsi anggaran.
“Ini bimtek umum dan juga badan anggaran (banggar). Mengingat sebelum pembahasan APBD Induk itu biasanya ada regulasi-regulasi terbaru yang harus diketahui (update) oleh seluruh anggota DPRD lebih khusus banggar, agar nantinya bisa menjadi referensi yang cukup dalam pembahasan APBD Malra 2023,” jelas Kudubun.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, bimtek dimaksud merupakan sebuah keharusan bagi seluruh DPRD di Indonesia.
“Seluruh anggota DPRD Malra akan mengikuti bimtek ini, mengingat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru dibentuk (dirotasi) beberapa waktu lalu, sehingga perlu adanya penguatan-penguatan materi untuk menjadi referensi bagi AKD agar dalam pelaksanaan tugas lebih maksimal, sehingga kepuasan akan kinerja seluruh anggota DPRD dapat dirasakan rakyat Malra,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Kudubun, akan ada pula bimtek untuk Bapemperda, karena kemarin juga telah dilakukan rotasi, sehingga diperlukan penguatan-penguatan.
Dirinya berharap, sekembalinya dari mengikuti bimtek ini, Bapemperda dapat melaksanakan tugas-tugas dalam melanjutkan usulan-usulan Ranperda yang sudah dimasukkan oleh Pemda maupun usulan inisiatif DPRD Malra sendiri.
“Kita kejar agar dalam masa periodesasi ini sudah bisa menghasilkan beberapa perda inisiatif untuk ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Malra,” katanya.
Dijadwalkan dalam bulan (Agustus) ini, DPRD Malra akan melaksanakan pembahasan APBD Induk yang didahului dengan menuntaskan APBD Perubahan Tahun 2022.
“Kita pastikan APBD Induk (APBD Tahun 2023) akan dibahas dalam bulan Agustus ini juga,” pungkas Kudubun.
